Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Wacana Variasi Bunga

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membuka wacana untuk menerapkan suku bunga yang berbeda dalam penyaluran kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

Selama ini konsep yang diusung dalam rumah yang menggunakan KPR FLPP, suku bunga sebesar 5% selama masa angsuran, jangka waktu angsuran maksimal 20 tahun dengan uang muka rendah. Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti kebijakan itu perlu dilakukan supaya penyaluran kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih tepat sasaran. Pada akhirnya bisa mengurangi beban fiskal anggaran pendapatan belanja negara.

Menurut Lana, MBR tidak akan selamanya menjadi MBR. Suatu saat tingkat penghasilannya akan meningkat dan untuk itu kami ingin meberikan kesempatan untuk mempercepat bayar kembali dengan suku bunga yang lebih besar. Ke depan, pemerintah akan merumuskan kembali segmentasi baru kelompok MBR berdasarkan penghasilan dengan tingkat penyesuaian suku bunga. Selanjutnya pemerintah akan melakukan peninjauan setiap 5 tahun terhadap kondisi serta kemampuan pembayaran yang dimiliki MBR.Lana menilai segementasi MBR tidak bisa ditempatkan pada satu kelompok yang sama.

Pemerintah masih dapat menyalurkan skema penyaluran FLPP dengan bunga tetap 5% hanya kepada segmen MBR yang berada di lapisan paling bawah. Sejauh ini KPR FLPP masih untuk MBR dengan penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun.