Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Wujudkan Program Sejuta Rumah Bank KEB Hana Lakukan Kerja Sama dengan Kementerian PUPR

Dalam mewujudkan program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  Langkah kerja sama ini diawali dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Bank KEB Hana denganKementerian PUPR terkaitpenyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dalam rangka perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dinamakan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Penandatangan MoU yang dilakukan pada Kamis, 22 Maret 2018 ini akan dilakukan oleh Direktur Utama Bank KEB Hana Lee Hwa Soo dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.

Direktur Utama Bank KEB Hana Lee Hwa Soo mengatakan, MoU ini merupakan bentuk nyata yang dilakukan Bank KEB Hana untuk pemerataan penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami sangat bangga dapat menjadi bagian dan turut serta dalam pembangunan Indonesia, salah satunya melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Dengan ini berarti kami dapat mewujudkan harapan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni namun tetap terjangkau,” kata Lee Hwa Soo di Jakarta, Kamis (22/3).

Lee Hwa Soo menjelaskan, kerja sama Bank KEB Hana dengan Kementerian PUPR dilakukan dalam bentuk joint financing, yakni 90% porsi dana berasal dari Kementerian PUPR, sedangkan 10% akan berasal dari bank pelaksana. Selain KPR Sejahtera FLPP, dia melanjutkan, MBR juga dapat memperoleh subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Dalam KPR Sejahtera FLPP, Bank KEB Hana akan memberikan suku bunga tetap selama jangka waktu kredit yang diinginkan. Jangka waktu yang diberikan bank untuk angsuran rumah mulai dari 1 – 20 tahun. Agar mendapatkan rumah bersubsidi, masyarakat mesti memenuhi persyaratan yang diberikan yakni memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap  sebesar Rp 4 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. Selain itu, masyarakat juga belum pernah menerima subsidi bantuan dari Pemerintah lainnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, kerja sama dengan Bank KEB Hana merupakan upaya Pemerintah untuk mencapai target penyaluran KPR Sejahtera FLPP di tahun 2018. Tahun ini, Pemerintah mencanangkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 42.000 rumah. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 40.000 unit rumah. “Kami berharap kerja sama dengan Bank KEB Hana untuk penyaluran KPR Sejahtera FLPP terus berjalan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Selain untuk mewujudkan masyarakat agar memiliki rumah yang layak huni, kami juga ingin mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” katanya.

MoU Bank KEB Hana dan Kementerian PUPR ini selanjutnya akan diturunkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) antara Bank KEB Hana dengan: (1)  Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mengenai Penyaluran Dana FLPP melalui KPR bagi MBR; dan (2) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan (Satker PP) Kementerian PUPR mengenai Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam rangka perolehan rumah bagi MBR.

Untuk mewujudkan kerja sama dengan Kementerian PUPR, Lee Hwa Soo melanjutkan, Bank KEB Hana sebelumnya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada 3 Januari 2018. Kesepakatan tersebut antara lain mengenai (1) Pelaksanaan Treasury National Polling (TNP) Rekening Pemerintah Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Bank Umum, serta (2) Pengelolaan Rekening Pemerintah milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Bank Umum.

Menurutnya, Bank KEB Hana menargetkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP kepada 500 rumah atau sekitar Rp 50 miliar pada tahun ini. Salah satu realisasinya adalah kerja sama dengan anak usaha Grup Ciputra, PT Ciputra Residence, pada salah satu proyek yakni Citra Maja Raya yang berlokasi di Lebak, Banten. Proyek ini telah diresmikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 November 2017.

Sebagai informasi, proyek Citra Maja Raya mulai dikerjakan pada 2015 lalu. Berdiri di lahan seluas 2.600 hektare, Citra Maja Raya dapat membangun hingga 10.000 rumah. Sebanyak 8.000 rumah diantaranya dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu akan dibangun 1.000 rumah untuk MBR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saat ini proyek pembangunan rumah tersebut terus berjalan dan memang diperuntukkan bagi MBR. Kami memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian PUPR dan Grup Ciputradalam mewujudkan program sejuta rumah yang dicanangkan Pemerintah,” tutup Lee Hwa Soo.