3 Rancangan SOP Disiapkan dan Dibahas untuk Memperkuat Tata Kelola SDM BLU LPDPP

Rapat Pembahasan SOP terkait Pengelolaan SDM dilaksanakan pada Hari Kamis 9 Desember 2019, bertempat di Ruang Rapat Merapi Lantai 2, Kantor BLU LPDPP. Rapat dipimpin oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM. Rapat ini dihadiri oleh Nani Susilowati selaku Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, dan perwakilan dari Unit Kerja Direktur Layanan, Unit Kerja Direktur Keuangan, Unit Kerja Direktur Operasi, SPI dan Divisi-Divisi di Unit Kerja Direktur Umum dan Hukum BLU LPDPP.

Tiga SOP yang disiapkan dan dibahas yaitu SOP Pemberhentian Pegawai Atas Permintaan Sendiri, SOP Reward dan Punishment, dan SOP Penetapan Sanksi Kode Etik. Cakupan SOP Pemberhentian Pegawai Atas Permintaan Sendiri meliputi: Penyampaian permohonan pengunduran diri, proses pengecekan permohonan secara berjenjang, dan penerbitan dokumen pemberhentian Pegawai atas permintaan sendiri.

Cakupan SOP pemberian reward dan/atau Punishment meliputi: penyampaian usulan oleh direktur kepada Direktur Utama, Pembahasan usulan oleh direksi bersama Pimpinan Unit/Divisi dan penyiapan pemberian Reward dan Punishment. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian reward dan/atau punishment diantaranya penialain SKP, penilaian kontrak Kinerja, Penilaian Perilaku kerja dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pegawai. Cakupan SOP penetapan sanksi kode etik meliputi: proses pengaduan dan/atau pelaporan, penelitian, pemanggilan dan pemeriksaan, dan penetapan keputusan Dewan Kode Etik.

BLU LPDPP melalui Divisi SDM, Unit Kerja Direktur Umum dan Hukum telah berkomitmen dan secara konsisten telah pro aktif dalam pengembangan tata kelola SDM sesuai kebutuhan organisasi guna terwujudnya Manajemen SDM yang semakin Profesional untuk meningkatkan kinerja SDM dan organisasi secara berkesinambungan.