PPDPP Bahas Kesepakatan Bersama Dengan Kemendagri Terkait Penggunaan Data NIK

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan persiapan penyusunan kesepakatan bersama tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kamis (20/10) di Hotel Royal, Bogor.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Biro Hukum Kementerian PUPR, Pusat Informasi Data Kementerian PUPR dan direksi PPDPP. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan didampingi oleh Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Sri Maharani.

Dalam pembukaan rapat koordinasi, Nostra Tarigan menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembicaraan sebelumnya. “ Kami ingin memanfaatkan data NIK – KTP Elektronik untuk mengecek kebenaran data calon debitur dari pengguna dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),” ujar Nostra menjelaskan.

Diharapkan nanti dari kerjasama yang dibina ini, PPDPP bisa melakukan verifikasi validasi dan penyajian data calon nasabah KPR FLPP dengan menggunakan data kependudukan NIK/KTP Elektronik. Selain itu terdapatnya sikronisasi data nasabah KPR FLPP dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK serta pada akhirnya kerja sama ini untuk mendukung pendayagunaan database PPDPP.

PPDPP merupakan badan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Bertugas untuk menyalurkan dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bank pelaksana untuk memiliki rumah layak huni. Sejak tahun 2010 hingga 2016, PPDPP telah menyalurkan dana sebesar Rp26,3 triliun untuk 475.452 unit rumah bagi MBR.