SiKasep Dukung Penyaluran FLPP Tepat Sasaran

Sejak diluncurkannya aplikasi Sistem Infromasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada akhir Desember 2019 lalu, pengajuan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi semakin mudah. Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 menetapkan target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP sebesar Rp11 Triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok.

Tercatat penyaluran FLPP hingga per 19 Maret 2020 telah mencapai 8.550 unit rumah disalurkan dengan nilai mencapai Rp861,43 Miliar. Angka tersebut terus meningkat jika dilihat pencairan sejak awal tahun 2020, pada Bulan Januari FLPP yang telah disalurkan sebanyak 32 unit rumah, kemudian Bulan Februari mencapai 3.192 unit rumah, angka tersebut terus bertambah hingga Bulan Maret berjalan yang saat ini telah mencapai total sebanyak 8.550 unit rumah.

“Terobosan pemerintah menciptakan aplikasi SiKasep dalam penyaluran FLPP ini tidak lain adalah bentuk dukungan penuh pemerintah untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran FLPP kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui aplikasi SiKasep, maka penyaluran FLPP dapat terpantau dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

PPDPP telah memproyeksikan anggaran Rp11 Triliun tersebut dapat didistribusikan dengan baik kepada seluruh mitra bank pelaksana penyalur FLPP hingga akhir tahun 2020 dengan pertimbangan kuota yang merata tiap bank pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan berdasarkan data yang disajikan pada aplikasi SiKasep.

PPDPP menilai selama ini masih marak terjadi permasalahan seputar perumahan berdasarkan aduan yang diterima dari masyarakat. Permasalahan tersebut disinyalir dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawabdengan mengatasnamakan rumah subsidi dari pemerintah, seperti rumah yang tidak memenuhi kriteria sesuai ketetapan pemerintah, penyalahgunaan data pribadi, dan lain sebagainya.

Melalui aplikasi SiKasep ini pemerintah dapat lebih mudah memantau sebaran maupun kebutuhan hunian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga ke depannya dapat menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya over ketersediaan rumah yang dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan harapan MBR.

Tercatat dalam database PPDPP per 19Maret 2020 pukul 18.00 WIBmasyarakat yang telah menggunakan aplikasi SiKasep mencapai 115.415pengguna terdaftar sebagai calon debitur, yang diantaranya sejumlah 42.923 pengguna dinyatakan lolos subsidi checking dan 35.116 pengguna sedang dalam tahap verifikasi oleh bank pelaksana. Data tersebut menunjukkan tingginya antusiasme terhadap masyarakat aplikasi ini.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Arief Sabaruddin, bahwa ketersediaan rumah yang disajikan pada aplikasi SiKasepdiambil berdasarkan data yang diajukan oleh para pengembang rumah FLPP melalui aplikasi SiKumbang (SiKasep untuk Pengembang). “Adapun data yang harus diisi oleh para pengembang bersifat real time (terkini), antara lain seperti data rumah yg sudah terjual, dibangun, dan siap dijual. Selain itu pengembang juga perlu untuk memperhatikan aspek hukum terkait pembangunan perumahan, seperti pemenuhan dokumen, asuransi, keterhunian, maupun kelengkapan rumah seperti listrik dan air bersih.” Lanjutnya.

SiKasep mampu menjembatani masyarakat, pengembang, dan bank pelaksana dalam melakukan proses bisnisnya sebagai jawaban atas kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) rumah. SiKasep dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi bank pelaksana, pemanfaatan host to host melalui aplikasi SiKasep tentunya dapat mempermudah proses verifikasi. PPDPP menjamin proses verifikasi dalam tahapan hingga “lolos subsidi checking” dapat dilakukan sangat cepat, dikarenakan sudah terhubung langsung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan waktu dan proses verifikasi kelayakan calon debitur terhadap bank pelaksana dikembalikan pada pihak bank pelaksana masing-masing.

Di sisi lain, bagi para pengembang perumahan selaku penyedia perumahan aplikasi SiKasep ini juga mampu mengurangi biaya operasional maupun efektifitas penjualan produknya. Pengembang yang ingin mengajukan diri dalam aplikasi SiKumbang wajib terdaftar sebelumnya pada Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) melalui asosiasi pengembang yang menaunginya. Oleh karena itu, asosiasi pengembang memiliki tanggungjawab terharap kompetensi dan kualitas anggotanya.

Dengan kewajiban pelaku usaha perumahan mencantumkan data perumahannya pada Aplikasi SiKumbang, maka kredibilitas pengembang penyedia rumah subsidi dapat dipantau.Hal tersebut bertujuan agar rumah yang dihuni oleh masyarakat merupakan perumahan yang layak huni sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tercatat per 19 Februari 2020 SiKumbang telah merekam 9.517 lokasi perumahan didaftarkan oleh para pengembang. Adapun pengembang yang turut serta dalam aplikasi SiKumbang tersebut mencapai 5.986 pengembang yang berasal dari 19 asosiasi perumahan yang ada di Indonesia.

Proses bisnis ini juga dapat melibatkan peran serta pemerintah daerah dalam hal perizinan daerah. Pemerintah Daerah tentu saja sebagai pihak yang memahami betul kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, selain itu Pemerintah Daerah memiliki andil besar dalam memberikan perizinan terhadap para pengembang dalam membangun rumah.

Dengan rangkaian proses bisnis SiKasep tersebut, penyaluran FLPP dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah untuk menjadikan MBR sebagai subyek, yaitu mempermudah MBR dalam mencari dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya.