BPD Diminta Lebih Optimal Salurkan Dana FLPP

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peranan penting dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpengahasilan rendah (MBR). Namun saat ini, perannya masih belum optimal dalam menyalurkan dana FLPP. Terlihat dari data realisasi 27 BPD yang bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), nilainya tidak signifikan jika dibandingkan dengan total realisasi yang ada.

PPDPP mengalokasikan kuota untuk BPD di tahun 2020 sejumlah 19.537 unit rumah, namun rata-rata capaian penyaluran dari seluruh BPD tersebut baru mencapai 28,645%. Melihat kondisi ini, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabarudin berharap kinerja penyaluran FLPP BPD pada triwulan kedua tahun 2020 ini dapat lebih ditingkatkan. Arief Sabaruddin menilai setidaknya dari seluruh kuota yang ada untuk FLPP, BPD dapat mengambil porsi sebesar 30 persen lebih, sehingga masih banyak potensi yang harus dikembangkan.
“Bank Daerah harus menjadi raja di daerahnya masing-masing karena lebih mengenal khatakter dari debitur daerah setempat” ujar Arief Sabaruddin menambahkan
Saat ini hanya satu BPD yang yang masuk pada peringkat 5 besar realisasi tertinggi, yaitu Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) yang berhasil tembus seribu unit rumah. Sedangkan BPD lainnya yang telah melebihi 50% capaian penyaluran dari kuota yang dimiliki adalah BPD Jateng, BPD Sulteng, BPD Jatim Syariah, dan BPD Kalsel Syariah.
Per 21 April 2020, pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum mencatat penyaluran FLPP Tahun 2020 telah mencapai Rp3,75 Triliun untuk 37.104 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 21 April 2020 telah mencapai Rp48,102 Triliun untuk 692.706 unit rumah.
Dalam menyalurkan FLPP, pada tahun 2020 PPDPP bekerjasama dengan 37 bank pelaksana yang terdiri dari 10 Bank Umum Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. bBerdasarkan evaluasi penyaluran FLPP triwulan pertama, PPDPP mencatat capaian beberapa bank pelaksana dengan realisasi tertinggi. Secara peringkat, 10 Bank pelaksana penyalur FLPP berdasarkan realisasi per 21 April 2020 antara lain: 1) BTN sebanyak 23.754 unit rumah; 2) BNI 2.835 sebanyak unit rumah; 3) BTN Syariah sebanyak 2.484 unit rumah; 4) BPD BJB sebanyak 1.163 unit rumah; 5) BRI Syariah sebanyak 1.132 unit rumah; 6) Arthagraha sebanyak 911 unit rumah; 7) BPD NTB Syariah sebanyak 547 unit rumah; 8) BPD Jatim Syariah sebanyak 481 unit rumah; 9) BPD Jambi sebanyak 432 unit rumah; dan 10) BPD Kalsel Syariah sebanyak 348 unit rumah.
Untuk mendorong kinerja penyaluran FLPP pada BPD, PPDPP lakukan upaya untuk peningkatan kuota  year to year kepada BPD dengan menggalakkan kegiatan sosiliasasi di daerahnya dan menjadi leading di daerahnya masing-masing. Selain itu PPDPP juga terus memantau evaluasi BPD dengan para ekspertis serta kegiatan diskusi ringan dengan BPD.
“Kami terus mendorong dan memberikan perhatian yang tinggi kepada BPD akan terus meningkatkan perannya dalam menyalurkan dana FLPP” imbuh Arief Sabaruddin.

Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP bekerjasama dengan bank pelaksana sebagai penyalur FLPP yang masing-masing dari bank tersebut diberikan porsi kuota yang didistribusikan sesuai dengan kapasitas bank masing-masing. Dengan total 37 Bank pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP, maka masyarakat memiliki beragam alternatif untuk memilih bank yang diminatinya. Sehingga apabila kuota pada bank pelaksana yang dipilihnya terbatas, masyarakat dapat beralih ke bank pelaksana lainnya. Begitu juga dengan para pengembang perumahan, yang memiliki banyak alternatif dalam membangun kemitraan.
Berdasarkan database yang tercatat dalam Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) milik PPDPP, masyarakat yang mengakses aplikasi tersebut untuk mencari rumah FLPP per tanggal 21 April 2020 17.30 WIB sebanyak 139.253 user sudah mengakses aplikasi ini, 27.462 calon debitur belum mengajukan subsidi checking, 49.658 calon debitur telah dinyatakan lolos subsidi checking, sedangkan 36.266 calon debitur masih dalam proses verifikasi di perbankan dan sebanyak 37.104 debitur telah menerima manfaat FLPP.

PPDPP memastikan apabila pengguna Sikasep telah lolos dari proses Subsidi Checking di tahap ketiga, maka masyarakat tersebut layak menerima bantuan subsidi FLPP. Proses pada tahap selanjutnya merupakan proses administrasi dari bank pelaksana yang dipilihnya.
Terkait dengan pandemic COVID-19 yang masih melanda di Indonesia hingga saat ini, PPDPP menerapkan pola kerja WFH sejak 19 Maret 2020 lalu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses bisnis penyaluran FLPP. PPDPP mencatat dengan kondisi WFH saat ini justru terjadi peningkatan percepatan terhadap penyaluran dan pencairan FLPP. Rata-rata Service Level Agreement (SLA) yang diproses sejak pihak bank pelaksana mengajukan pencairan, dapat dilakukan paling lama 2 hari dengan proses penyelesaian verifikasi 1 sampai dengan 2 hari