Bank Pelaksana Perlu Menjaring Kebutuhan MBR Akan Rumah Subsidi

Sentul – Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin melalui arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Fitur Program Penyaluran Subsidi Perumahan Berbasis Teknologi Informasi (Rabu, 9/9) menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun pada management control (MACO) PPDPP, saat ini angka ketersediaan (suply) rumah lebih tinggi daripada kebutuhan (demand).

Menurut Arief, hal tersebut terjadi dikarenakan para pengembang secara aktif telah melaporkan data perumahannya kepada PPDPP melalui Aplikasi SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). Arief sampaikan kondisi tersebut terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), sehingga diharapkan peran serta Bank Pelaksana untuk dapat secara aktif menyelenggarakan layanan costomer service. Layanan Costomer service SiKasep dalam bentuk desktop tersebut dikembangkan oleh PPDPP dalam rangka percepatan layanan penyaluran program KPR Subsidi Perumahan.

“Hampir di seluruh provinsi, ketersediaan hunian lebih banyak daripada permintaan. Kita membutuhkan strategi Bank Pelaksana untuk dapat menjaring masyarakat mengakses SiKasep guna menekan demand dan menyeimbangkan supply” ujar Arief.

Lewat management control PPDPP, Arief memberikan gambaran bahwa keaktifan bank pelaksana dalam mendorong penggunaan SiKasep kepada masyarakat, akan memberikan peluang bagi bank pelaksana untuk menariknya menjadi user (debitur). “Kami akan melihat bank mana yang dipilih oleh masyarakat, dan itu dapat menjadi pertimbangan kami dalam menentukan jumlah kuota” terang Arief.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2021, pada tahun 2021 PPDPP ditargetkan untuk dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sebanyak 157.500 unit rumah subsidi dengan alokasi dana sebesar Rp16,62 triliun dari DIPA. Disebutkan lebih lanjut oleh Dirut PPDPP, bahwa SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) ditetapkan sebagai sistem yang dipercaya untuk mengawal tiga program KPR Subsidi Perumahan diantaranya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).

Arief menuturkan bahwa tingginya target penyaluran FLPP Tahun 2021 menjadi suatu tantangan, sehingga PPDPP dan Bank Pelaksana harus lebih bersinergi mempersiapkan penyaluran dana program KPR Subsidi Perumahan yang berbasis teknologi informasi.

Kendati demikian, Arief juga mengingatkan kepada bank pelaksana terkait amanah Menteri PUPR yanng menegaskan tidak adanya toleransi terhadap kualitas rumah, harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Menanggapi amanah Menteri tersebut, PPDPP saat ini bergerak cepat dan menyiapkan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) sebagai aplikasi yang digunakan untuk memantau konstruksi dan kualitas rumah subsidi. Aplikasi tersebut menurut rencana akan diluncurkan dalam waktu dekat di tahun 2020.

“Sistem maupun aplikasi yang kita bangun ini merupakan meeting point antara pemerintah, bank pelaksana, maupun pengembang. Menjadi sebuah tanggungjawab kita bersama dalam melayani masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertamanya” pungkas arief.