BP Tapera Siap Tingkatkan SDM

KOMISIONER Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyatakan pihaknya bersiap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menjalankan program perumahan dari pemerintah. Adi Setianto dalam keterangan tertulis Kementerian PU-Pera di Jakarta, kemarin, mengatakan pihaknya mempersiapkan fondasi organisasi yang efisien dan produktif, termasuk menyiapkan SDM.

Selain itu, pihaknya menyiapkan rencana strategis untuk 5 tahun ke depan dengan persetujuan Komite Tapera. Ia berpendapat ekspektasi masyarakat untuk memiliki rumah tinggi sekali karena tingkat backlog atau kebutuhan perumahan yang tinggi. “Karenanya, pengelolaan keuangan seefisien mungkin agar mencukupi dalam jangka panjang. Insya Allah dengan adanya BP Tapera dapat memenuhi kebutuhan dana jangka panjang untuk perumahan. Saat ini perbankan kesulitan menyediakan dana jangka panjang perumahan selama 20 tahun,” jelas Adi.

Sebagaimana diwartakan, alokasi anggaran yang minim disinyalir menjadi kendala bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk mencapai target pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019. Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3), mengatakan alokasi anggaran yang minim itu tidak seimbang dengan target yang terlampau tinggi. “Targetnya dulu itu di RPJMN membangun rusun 550 ribu unit, tapi kita 5 tahun dengan anggaran yang ada cuma mampu membangun 50 ribu unit. Pak Menteri bilang tidak usah direvisi. Jadi, dengan uang yang ada kita optimalkan,” katanya.

Khalawi menuturkan, minimnya alokasi anggaran pemerintah ditambah target yang ada, dipastikan masalah backlog tidak akan tuntas dalam lima tahun. Namun, pemerintah selama 4 tahun terakhir terus mencari solusi dan inovasi untuk memenuhi target itu, di antaranya dengan program sejuta rumah. “Jadi, dengan program sejuta rumah ini pemerintah bisa kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup ini (target) karena keuangan negara tidak mencukupi untuk bisa membangun secara langsung,” ujarnya.