BPHTB Bakal Dipangkas Guna Genjot Properti

Perumahan dan perkantoran belum termasuk rencana awal pemangkasan BPHTB.

Pemerintah pusat akan segera memangkas tarif perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Demikian disampaikan oleh Presiden, Joko Widodo di Istana Negara (18/7) di hadapan para 32 gubernur, wali kota dan bupati.

Menurut Jokowi, BPHTB harus bisa turun dari maksimal 5 persen (sekarang) menjadi 1 persen dari nilai perolehan objek pajak. Pemerintah pusat meminta para kepala daerah untuk segera merealisasikannya di daerahnya masing-masing. Sebab, BPHTP masih merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Penyesuaian tarif BPHTP bisa dilakukan dengan perubahan peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan wali kota.

Rencana pemangkasan tarif BPHTB  ini untuk sementara masih berfokus pada pusat belanja, universitas dan rumah sakit. Sementara perumahan dan perkantoran belum termasuk rencana awal pemangkasan ini. Karen aperumahan dan perkantoran tidak mendatangkan pendapatan berulang (recurring income).

Pemangkasan tarif ini diperkirakan dapat mendongkrak laju pertumbuhan investasi properti lewat dana investasi real estate (DIRE). “Jika properti sudah beroperasi, maka bisa diterbitkan DIRE lalu dijual dalam unit sehingga dana lebih cepat dikumpulkan investor. Selanjutnya investor bisa investasi kembali untuk properti selanjutnya,”ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian.

Pemerintah daerah menyatakan tidak keberatan dengan usul pemerintah pusat ini. (sumber: Koran Tempo)