Cari Rumah Subsidi Tanpa Keluar Rumah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap warga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut, pemerintah dalam nawacitanya mencanangkan program Sejuta Rumah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah menugaskan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk mengelola dana bergulir KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui dana bantuan pembiayaan perumahan, KPR Sejahtera FLPP, pemerintah menyediakan kemudahan bagi MBR, antara lain: Suku bunga tetap 5%; Jangka waktu cicilan panjang hingga 20 tahun; Angsuran yang terjangkau; Bebas Premis Asuransi untuk bencana kebakaran dan asuransi jiwa; Bebas PPN; Serta Uang Muka Ringan.

MBR penerima bantuan KPR Sejahtera FLPP wajib memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti syarat administrasi (KTP & NPWP), berpenghasilan maksimal Rp.8 juta untuk rumah tapak dan rumah susun baik dengan metode konvensional maupun syariah, belum pernah memiliki rumah sendiri, belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan, wajib menghuni KPR Sejahtera FLPP selama 5 tahun, serta tidak memindahtangankan / mengontrakkan rumah KPR Sejahtera FLPP dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Untuk mengajukan bantuan pembiayaan subsidi FLPP, pemerintah menyediakan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang dapat diunduh secara gratis pada playstore di smartphone. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat dengan mudah dan praktis melakukannya kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa harus keluar rumah sekalipun. Tentunya kemudahan tersebut sangat mendukung masyarakat dalam mencari rumah subsidi, terlebih dengan kondisi saat ini yang sedang diterapkannya physical distancing.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat atau pengguna aplikasi dalam satu waktu dapat mencari rumah idamannya yang telah terdaftar di pemerintah, memilih bank pelaksana yang akan digunakan untuk mengangsur, sekaligus mengajukan permohonan subsidi ke pemerintah.

Dalam proses bisnisnya, aplikasi SiKasep memiliki empat pintu. Pintu pertama, yang bisa diakses langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aplikasi SiKasep, pintu kedua bisa dimasuki oleh pengembang lewat Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang bertugas untuk menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR, perbankan yang melakukan verfikasi dengan system host to host dan PPDPP yang memproses pengajukan data MBR, menyalurkan dana FLPP dan memonitoring pelaksanaannya.

Adapun batasan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/Kpts/M/2020 terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu: 1) Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dengan batas harga maksimal Rp.150.500.000,-; 2) Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) dengan batas harga maksimal Rp.164.500.000; 3) Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) dengan batas harga maksimal Rp.156.500.000 ,-; 4) Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan batas harga maksimal Rp.168.000.000 ; dan 5) Papua dan Papua Barat dengan batas harga maksimal Rp. 219.000.000 ,-. Hal yang sama terkait pengaturan batas harga maksimal rumah susun juga tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR tersebut.

Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP tahun 2020 ini bekerjasama dengan 37 bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah. Dengan beragam alternatif bank pelaksana yang tersedia, masyarakat dapat memilih bank sesuai dengan yang diinginkan, begitu pula dengan para pengembang yang dapat secara leluasa memilih kerjasama dengan berbagai bank pelaksana.

Tahun 2020 pemerintah menyediakan anggaran bantuan pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp11 Triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, alokasi anggaran tersebut diproyeksikan untuk 102.500 unit rumah. Per tanggal 14 Mei 2020 pemerintah mencatat penyaluran FLPP telah mencapai sebesar Rp.4,85 triliun untuk 48.092 unit rumah, atau telah mencapai 46,90% dari target. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 14 Mei 2020 adalah sebesar Rp49,218 Triliun untuk 703.694 unit rumah.

Masyarakat dapat memperoleh informasi langsung terkait KPR Sejahtera FLPP dengan layanan Hotline LPDPP bebas pulsa yang disediakan oleh LPDPP di nomor 0-800-10-77377 yang beroperasi pada jam kerja. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengecekan sendiri terhadap status pengembang yang berpartisipasi dalam KPR Sejahtera FLPP di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dengan alamat https://checking.ppdpp.id yang tersedia di web ppdpp.id.