Dengan Aplikasi Tapak Asmo, Proses Bisnis PPDPP Siap Fully Digital 2021

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), melalui Unit Kerja Direktur Operasi, Divisi Teknologi Informasi (TI) menyelenggarakan rapat terkait persiapan penerapan penggunaan tanda tangan digital oleh seluruh Kepala Divisi di lingkungan kerja PPDPP dalam melakukan aktifitas surat menyurat atau aktifitas persetujuan dokumen melalui aplikasi Tapak Asmo.

Tapak Asmo adalah suatu aplikasi berbasis android atau apk. yang akan memfasilitasi tanda tangan elektronik seluruh Jajaran Direksi dan Kepala Divisi di Lingkungan Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam aktifitas surat menyurat seperti penandatanganan suatu nota dinas dan lain sebagainya. Aplikasi ini sendiri dikembangkan oleh Divisi Teknologi Informasi PPDPP.

Diantara agenda kegiatan rapat ini salah satunya adalah membahas terkait legal standing atau dasar aturan dan hukum penerapan tanda tangan digital ini. Sebagai Kepala Divisi Hukum PPDPP, Siska Purnianti menyampaikan bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR terkait Penggunaan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Kerja Kementerian PUPR, sebenarnya sudah bisa menjadi dasar terbitnya Keputasan Direktur Utama PPDPP untuk penerapan tanda tangan digital di lingkungan kerja PPDPP.

Rapat yang diselenggarakan di Hotel The Alana Sentul ini juga melibatkan tim dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hal ini guna mendukung proses pendaftaran sertifikat elektronik setiap Kepala Divisi di Lingkungan Kerja PPDPP. Rapat kegiatan ini secara langsung dibuka oleh Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi Joewono.

Terkait penamaan aplikasi ini yaitu Tapak Asmo berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah tanda tangan, Toto sapaan akrab Direktrur Operasi PPDPP, Martanto mengungkapkan alasannya. Menurutnya setiap produk digital yang dihasilkan oleh PPDPP sebisa mungkin secara learning dan branding akan menggunakan nama yang mengandung istilah atau unsur-unsur budaya lokal Indonesia, hal ini agar lebih mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat seperti pada aplikasi-aplikasi sebelumnya yang menggunakan istilah atau mengandung unsur-unsur kebudayaan lokal seperti SiKasep dan SiKumbang.

Menurut Toto juga, penerapan tanda tangan digital ini merupakan salah satu langkah penting dalam rangka meningkatakan pelayanan proses penyaluran program KPR FLPP secara fully digital.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Ini adalah langkah yang sangat strategis, sebab sejak tahun 2020 PPDPP terus berupaya melakukan inovasi di bidang teknologi informasi dan tentunya pada tahun 2021 mendatang PPDPP akan fully digital, salah satunya mulai diterpakannya e-FLPP versi 2.0 yang didukung oleh Penandatanganan digital melalui aplikasi Tapak Asmo, sehingga proses pelayanan akan semakin cepat dan tepat.”

Arga Dhahana Pramudianto, Sandiman Pertama dari BSrE, BSSN menyampaikan manfaat dari penggunaan aplikasi Tapak Asmo ini diantanya adalah, kemudahan dalam proses persetujuan atau penandatanganan surat menyurat yang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun tanpa terikat oleh waktu dan tempat, dan juga dapat menjamin keaslian dokumen yang ditandatangani.

“Untuk kelebihan yang dapat diperoleh dari aplikasi Tapak Asmo ini adalah pertama persetujuan dokumen bisa dilakukan dimana dan kapan saja tidak terikat waktu dan tempat, dan yang kedua bisa mendukung, untuk mengatasi pandemic saat ini, jadi bisa WFH tapi tetap persetujuan dokumen tetap bisa berjalan dengan baik dan yang ketiga, dari aspek teknologi untuk penandatanganan elektronik ini, meyakinkan bahwa dokumen yang ditandatangani adalah dokmen yang memang asli kemudian apabila terdapat modifikasi, maka dapat terdeteksi saat itu juga.”

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini membahas tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.