Diskusi Livestreaming, Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL Terdampak COVID-19

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank BNI sebagai salah satu bank pelaksana BUMN lakukan diskusi streaming terkait Dampak Pandemi Corona Virus Diseasse (COVID-19) terhadap pembiayaan perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR). Forum live streaming ini diselenggarakan oleh kanal berita Beritasatu pada 19 Mei 2020 dengan tajuk “Relaksasi KPR dan Antisipasi Risiko NPL”

Selain Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, acara yang dibawakan oleh langsung oleh Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings, Primus Yustisio, juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya seperti Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);  Heliantopo, Direktur Sekuritas dan Pembiayaan PT sarana Multigriya Finansial (PT. SMF); serta Ryan Kiryanto selaku ekonom PT Bank Negara Indonesia (BNI).

Mengiringi tema diskusi, Primus sampaikan dua hal yang disorot dalam pembiayaan perumahan terdampak COVID-19, yaitu angsuran dan pasokan, apakah terdapat perubahan yang menyebabkan perlu dilakukannya relaksasi untuk mengantisipasi timbulnya NPL (Non Performing Loan).

Arief Sabarudin jelaskan bahwa pemerintah saat ini memberikan bantuan pembiayaan perumahan melalui tiga jenis, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Terkait dengan pandemi  COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, PPDPP telah melakukan pemetaan dan identifikasi debitur MBR FLPP yang terdampak COVID-19, hanya tinggal menunggu payung hukum terhadap proses relaksasi, dikarenakan biaya relaksasi yang diberikan membutuhkan petunjuk teknis guna pedoman bagi bank penyalur FLPP. Lanjutnya, Arief Sabaruddin sampaikan Saat ini Kementerian PUPR hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Terkait hal tersebut Heliantopo menyampaikan PT SMF salah satu mitra kerja pendamping PPDPP saat ini mengalokasikan KPR Program bantuan Pembiayaan Perumahan dengan PPDPP sebesar 25%:75%, besarnya anggaran mengikuti dari anggaran PPDPP. Kebutuhan demand akan KPR yang bersifat program bantuan pembiayaan pemerintah saat ini masih masih cenderung tetap.

PT SMF sampaikan tetap optimis dikarenakan hunian merupakan kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah “Kami optimis, karena ini kebutuhan dasar. Untuk pendampingan KPR Program milik PPDPP kami selalu siap” ujar Heliantopo.

Terkait kebijakan relaksasi, Teguh Supangkat, mewakili OJK menjelaskan terkait aturan sudah jelas, tiap perbankan diminta menyusun petunjuk teknis terkait relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan,

Teguh sampaikan saat ini potensi KPR sangat luar biasa, hingga saat ini kondisi KPR untuk hunian masih relatif bagus, dengan NPL masih di bawah 3%, justru yang mulai naik adalah KPR ruko, berkisar 5%. “Selain dari sisi potensi kualitasnya, pertumbuhannya KPR saat ini relatif stabil, berkisar 6% sampai 7% per tahun, masih positif” ujar Teguh menambahkan.

Dari sisi perbankan, Ryan Kiryanto menggambarkannya secara piramida, dominan pengajuan yang ada saat ini pada BNI memang masih kepada MBR. Namun dengan kondisi COVID-19 yang melanda saat ini, diakuinya dalam proses assessment calon debitur  lebih berhati-hati, karena jangan sampai ke depannya mengalami kendala, terutama terhadap kemampuan angsuran.

“Hampir semua segmen yang terdampak COVID-19, tidak mengenal kasta. Kepada pekerja formal yang di luar skenario sebelumnya, seperti pariwisata, cukup terpukul dan perlu menerima restrukturisasi” Ujar Ryan.

Berbicara mengenai backlog, Arief jelaskan saat ini PPDPP telah mengakomodir data kebutuhan hunian melalui Aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Aplikasi yang diluncurkan pada 19 Desember 2019 lalu tersebut dapat mengakomodir kebutuhan hunian dengan konsep supply and demand dan dapat mengakomodir antrian pengajuan hunian bersubsidi bagi MBR.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 ini menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok., untuk 102.500 unit rumah, sehingga jika digabungkan dengan PT SMF, mencapai Rp14 triliun untuk sektor pembiayaan perumahan.