Hikmah di Balik WFH Bagi PPDPP

Pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang masih berlangsung hingga saat ini memaksa pemerintah untuk memperpanjang penerapan pola kerja Work From Home (WFH) hingga akhir 21 April 2020. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penyebaran Virus Korona (Covid-19) di Instansi Pemerintah. SE tersebut menyebutkan bahwa penerapan WFH yang sebelumnya berlaku hingga 31 Maret 2020, saat ini diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020.

Hal serupa juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menerbitkan SE Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan mempertimbangkan edaran tersebut, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR pun memperpanjang penerapan pola kerja WFH hingga akhir April 2020 mendatang.

Semua memang ada hikmahnya. Kehadiran Covid 19 tidak serta merta mengendurkan kinerja layanan Falitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jauh-jauh hari PPDPP telah mengantisipasi kehadiran era Revolusi Infustri 4.0, dimana layanan FLPP yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang sudah tidak dapat dibendung lagi, PPDPP meluncurkan aplikasi siKasep, sebagai media dimulainya Revolusi Industri untuk layanan KPR bersubsdi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan generasi Milenial.

Faktanya, dalam beberapa hari melaksanakan WFH, layanan FLPP oleh PPDPP bersama Bank Pelaksana tidak menurunkan produktifitas. Bahkan layanan FLPP dalam beberapa hari WFH ini lebih efisien dan lebih produktif. Proses pencairan yang semula dilaksanakan kurang dari tiga hari, saat ini bisa dilaksanakan dalam hitungan jam saja. Karena ptoses pengujian dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terhabat oleh petugas atau pejabat yang sedang melaksanakan dinas.

Tercatat dari data PPDPP per 3 April 2020 pukul 19.00 WIB, sebanyak 124.041 calon debitur yang mengakses aplikasi SiKasep, 26.127 calon debitur belum mengajukan sunsidi checking, 42.961 sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 452 tidak lolos subsidi checking dan 36.862 sedang dalam proses verifikasi bank serta sebanyak 29.560 telah menikmati fasilitas FLPP.

Tidak hanya itu, dari sisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini MBR bisa mencari dan menentukan rumah idaman cukup dari gadget pribadi tanpa harus keluar rumah. Hal ini semua dimungkinkan karena PPDPP telah menyiapkan aplikasi sikasep.

Peluang berikutnya datang ketika Keputusan Menteri (Kepmen) 242/KPTS/M/2020, terbit di akhir bulan Maret, yang harus segera diberlakukan pada 1 April 2020. Waktu yang sangat terbatas untuk mensosialisasikan Kepmen tersebut, nyatanya dapat tetap dilaksanakan dengan hasil yang luar bisa karena dapat dihadiri oleh semua perwakilan Bank.pelaksana dan perwakilan asosiasi pengembang, dengan jumlah peserta mencapai 100. Seluruh proses sosialisasi direkam, yang mana hasil rekamannya dapat diteruskan kepada kantor cabang bank pelaksana maupun Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari asosiasi pengembang, yang tidak dapat bergabung dalam sosialisasi tersebut.

“Kami menjamin 100% layanannya tetap berjalan dengan baik,” ungkap Arief optimis. Dari sisi penyaluran FLPP, rata-rata setiap harinya, PPDPP mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur “Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali. Jajaran Direksi PPDPP menerapkan tandatangan digital dalam pencairan FLPP,” imbuhnya.

Menurut  Arief Sabaruddin, dengan adanya penerapan WFH tersebut pengelolaan kelembagaan di PPDPP dapat lebih efisien dan mampu meningkatkan produktifitas kerja pegawainya “Kami dapat lebih mengefisiensikan anggaran operasional kantor, seperti kegiatan sosialisasi, rapat dengan pihak eksternal maupun internal, dapat dilaksanakan secara online dengan teleconference. Tentu saja ini sebuah penghematan yang cukup besar” ujarnya.

Covid 19, hanya pemicu (trigger) bagi PPDPP untuk lebih berani menyegerakan PPDPP menjadi lembaga yang adaptif terhadap perubahan zaman, yakni perubahan menuju era 4.0. Saat ini menuntut kepada kita semua untuk melakukan perubahan, dalam rangka mempertahankan keberadaan kita, bila tidak siap dengan perubahan tersebut artinya kita hanya menunggu kepunahan.

Dengan demikan PPDPP akan lebih siap manakala ada kebijakan terkait dengan relaksasi dari Pemerintah terkait dengan dampak Covid 19 terhadap MBR yang sdh menjadi debitur maupun MBR calon debitur FLPP

10 Bank Penyaluran FLPP Tertinggi pada Kuartal I Tahun 2020

Pemerintah per tanggal 3 April 2020 melalui PPDPP Kementerian PUPR telah menyalurkan FLPP sebesar Rp.2,967 triliun untuk 29.560 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 3 April 2020 adalah sebesar Rp47,334 Triliun untuk 685.162 unit rumah.

Pada Kuartal pertama tanggal 31 Maret 2020 lalu, pemerintah juga telah mencatat 10 (sepuluh) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 2020, bank pelaksana tersebut antara lain : 1) Bank BTN – 18.867 unit rumah; 2) Bank BNI – 2.330 unit rumah; 3) BTN Syariah –1.889 unit rumah 4) BPD BJB – 970 unit rumah; 5) Bank Arthagraha – 907unit rumah; 6) BRI Syariah – 478 unit rumah; 7) Bank Jatim Syariah – 373 unit rumah; 8) Bank Jambi – 333 unit rumah; 9) Bank Kalsel Syariah – 245 unit rumah; dan 10) Bank NTB Syariah – 173 unit rumah.

Adapun komposisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima FLPPberdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020 ini per tanggal 31 Maret antara lain: Swasta 72,91%; Pegawai Negeri Sipil 7,22%; Wiraswasta 8,22%; TNI/Polri 2,48%; dan lainnya 9,17%./rilis ppdpp3042020