Himbara Optimis Capai Target Realisasi FLPP

Dalam rangka meningkatkan penyaluran dana Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan pertemuan via video conference bersama bank pelaksana yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BTN, BTN Syariah, BNI, BRI dan Mandiri pada hari Selasa (28/4). Rencananya pertemuan dengan semua bank pelaksana penyalur dana FLPP akan berlangsung hingga 11 Mei mendatang guna menghimpun dan mengevaluasi kegiatan penyaluran dana FLPP selama tahun berjalan.

Kepala Divisi Kerjasama PPDPP, Umi Hardinajati dalam paparannya menyampaikan bahwa evaluasi dari 5 bank umum nasional ini, BTN merupakan bank dengan penyaluran tertinggi yaitu 66% dibandingkan dengan target kuota akhir tahun. Sedangkan jika dilihat dari target perencanaan hingga April 2020, BNI berada pada posisi tertinggi sebesar 109%.

Pada triwulan II tahun 2020 PPDPP akan melihat kembali efektifitas kuota dana FLPP yang telah disebar di seluruh bank pelaksana. “Bank yang memiliki kinerja lebih bagus berhak untuk mendapatkan peralihan kuota dari bank yang kinerjanya kurang bagus. Bulan Juni nanti kami akan melakukan penyesuaian kuota,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

Tahun 2020 ini, PPDPP memiliki target 102.500 unit yang telah disebar kepada 10 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah. Dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap bank pelaksana, PPDPP melihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek kinerja realisasi dana FLPP (50%), aspek kinerja operasional bank (25%) dan aspek kinerja keuangan bank (25%).

Dalam kesempatan yang sama 5 Bank ini mengusulkan agar PPDPP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi terhadap bank pelaksana mengingat kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini.  “Dengan kondisi pandemi covid 19 ini kami lebih selektif lagi dalam menerima calon debitur FLPP. Kami mengutamakan MBR dengan penghasilan yang tidak terkena dampak covid 19,” ujar Pemimpin Kelompok Divisi Penjualan Konsumer BNI, Dewi Julianti.

Sementara itu Head of Subsidized Mortgage Lending Division BTN, Mochamad Yut Penta mengusulkan agar indikator penilaian pencapaian target diharapkan dapat disesuaikan dengan realisasi yang ada di Bank.

Walaupun pandemi Covid 19 masih melanda tanah air, namun 5 Bank ini masih tetap optimis dalam menjalankan penyaluran dana FLPP. “Kami tetap optimis target akan tercapai. Kami berharap Kementerian PUPR segera menerbitkan ketentuan relaksasi terkait covid 19 agar Bank Pelaksana dapat menentukan strategi ke depannya,” ujar Head of Subsidized Mortgage Lending Division BTN, Mochamad Yut Penta optimis.

Dalam sesi kedua yang dipandu oleh Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arief, turut hadir dalam pertemuan tersebut beberapa asosiasi pengembang yaitu, REI, Himpera, Persindo, Pengembang Indonesia, Asperi, Asprumnas, Apernas Jaya, Apeppi, Perumnas, Apernas, Apernas Bersatu, Asprin dan Deprindo. Dalam kesempatan tersebut, pengembang menyampaikan adanya usulan untuk penambahan kuota bagi bank pelaksana dan adanya program migrasi dari bank pelaksana jika FLPP habis otomatis akan disalurkan ke Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), serta adanya relaksasi bagi pengembang terkait dengan pandemi covid 19.

Berdasarkan realisasi FLPP Rabu (29/4), BTN menyalurkan dana FLPP tertinggi sebanyak 26.154 unit, disusul oleh BNI sebanyak 4.120 unit, BTN Syariah sebanyak 2.484 unit, BRI Syariah sebanyak 1.712 unit, BJB sebanyak 1.345 unit dan disusul Artha Graha sebanyak 911 unit.

Saat ini PPDPP per 29 April 2020 pukul 13.54 WIB telah menyalurkan dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 42.236 unit senilai Rp4,258 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 696.604 unit senilai Rp48,498 triliun.

Data Sistem KPR Subsidi (SiKasep) memperlihatkan bahwa data yang sedang dalam proses verifikasi bank sebank 56.461 calon debitur dengan jumlah yang mengakses aplikasi ini sebanyak 169.614 calon debitur dan baru 53.614 calon debitur yang dinyatakan lolos subsidi checking.