Implementasi PKE XIII Harus Dikawal

Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dikawal pelaksanaannya di lapangan. Kalangan pengembang menginginkan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas dan rinci untuk mengawal implementasi PKE XIII. Sehingga diharapkan kebijakan ini berjalan dengan baik di lapangan. Demikian diungkapkan oleh pengembang-pengembang di daerah yang tergabung dalam Raal Estate Indonesia (REI).

Rencananya melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.

Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%.

Sosialisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah harus terjalin dengan baik sehingga kebijakan yang bagus juga akan diikuti pelaksanaan konkrit di lapangan. Sehingga hasil nyata akan dirasakan langsung MBR.