Implementasi SiKasep untuk Pengembang Mulai Berjalan

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan kick off Meeting Implementasi Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) untuk Pengembang pada hari Senin (13/1) di Hotel Arya Duta Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Direktur Perencanaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Deputi Komisioner BP Tapera, PT SMF, 37 Bank Pelaksana Penyalur Dana FLPP Tahun 2020 dan 19 DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Direksi PPDPP. Pertemuan ini merupakan yang kedua dilakukan setelah sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2019 telah diadakan pertemuan yang sama dengan skala yang lebih kecil.

Dalam sambutan dan arahannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto menyampaikan apresiasi kepada PPDPP atas aplikasi SiKasep yang sudah diluncurkan tanggal 19 Desember tahun lalu dan gerakan cepat dalam mensosialisasikannya. “Telah terjadi perubahan bisnis dalam penyaluran dana FLPP, melalui aplikasi ini MBR dapat langsung melakukan proses bisnis yang terhubung langsung dengan bank pelaksana maupun pengembang sebagai penyedia hunian,” ujarnya menjelaskan.

Dalam menyajikan produk huniannya, Aplikasi SiKasep ini melibatkan kontribusi dari para pengembang untuk menyediakan produk yang ditawarkannya secara real time melalui Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang),  “Para pengembang diharapkan dapat memasok data perumahannya secara lengkap, baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan ke depannya dengan baik,” tambaha Dirjen mempertegas.

Dari sisi bank pelaksana, proses bisnis yang dilakukan dapat lebih singkat dikarenakan sistem tersebut dilakukan secara real time. Sehingga mempermudah bank pelaksana untuk mengindentifikasi capaian proses bisnis FLPP yang tersebar. Di sisi penyedia perumahan, benefit yang diperoleh adalah para pengembang dapat lebih mudah memasarkan rumahnya langsung ke masyarakat, sedangkan bagi pemerintah sendiri, data yang terhimpun dalam aplikasi SiKasep dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan lebih strategis ke depannya dalam hal penyediaan hunian maupun penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan yang lebih efektif dan efisien.

Terhitung sejak aplikasi SiKasep diluncurkan hingga 10 Januari 2020 telah tercatat oleh PPDPP lebih dari 13.600 pendaftar antrian rumah pada aplikasi ini dan telah diunduh oleh 10 ribu lebih pengguna.

Dalam acara Kick off Meeting ini, DPP Asosiasi Pengembang dan Bank Pelaksana mendapatkan bimbingan teknis dari PPDPP bagaimana mengaplikasikan sistem ini. Sehingga ke depan semua pengembang yang terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang atau Sireng bisa memasukkan semua data perumahannya ke dalam aplikasi SiKasep dan siap diakses oleh masyarakat.

Penyaluran FLPP 2020

Kementerian PUPR melalui PPDPP sejak tahun 2010 hingga 31 Desember 2019 telah mengelola dana FLPP sebanyak  Rp44,37 triliun untuk 655.602 unit rumah. Pada Tahun Anggaran 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah (Nota Keuangan).

Sesuai dengan perjanjian kerjasama operasional antara PPDPP dengan Bank Pelaksana tahun 2020 terdapat 37 Bank Pelaksana penyalur dana FLPP yang terdiri dari 10 Bank Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tanggal 1 Januari 2020 sudah bisa melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana dengan menggunakan aplikasi SiKasep. Terkait dengan permintaan pembayaran dana FLPP tahun 2020 melalui sistem e-FLPP dari Bank Pelaksana, akan dilayani oleh PPDPP mulai tanggal 15 Januari 2020. “Permintaan ini diperuntukkan bagi KPR Sejahtera dengan ketentuan harga lama yaitu tahun 2019,” ujar Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin.

“Sementara itu permintaan awal pembayaran dana FLPP dengan harga baru tahun 2020  melalui sistem yang sama akan dilayani mulai tanggal 16 Maret 2020 dan dilengkapi dengan surat pernyataan  yang menyatakan bahwa permintaan / tagihan fasilitas KPR Sejahtera dari dana FLPP dengan ketentuan harga lama tahun 2019 yang diterima Bank Pelaksana telah ditagihkan seluruhnya kepada BLU PPDPP,” jelas Arief lebih lanjut.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri nomor 535 tahun 2019 tentang batasan harga jual rumah sejahtera, pemerintah membagi harga atas 5 zona wilayah, yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua dengan batasan harga terendah Rp140 juta hingga tertinggi Rp219 juta untuk tahun 2019 dan 2020. /humas PPDPP