Jelang New Normal, PPDPP Siapkan Pola Kerja Semi WFH

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang mulai mengambil langkah New Normal terhadap Pandemi Corona Virus Dissease (COVID-19) pada Juni mendatang, PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga akan menerapkan hal yang sama usai hari besar Idul Fitri, awal Juni nanti.

Arief Sabaruddin menyampaikan PPDPP nantinya akan menerapkan pola kerja semi Work From Home, yaitu dengan melakukan Flexy Work atau hadir bekerja di kantor secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan. Sejauh ini PPDPP sedang merancang dan menyiapkan konsep pola kerjanya, nantinya pegawai yang hadir tiap hari di kantor selama new normal hanya sekitar 50% dari jumlah keseluruhan, selebihnya tetap bekerja dari rumah.

Pola kerja WFH yang diterapkan PPDPP selama kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada dasarnya efektif dilakukan dan justru lebih efisien, karena cukup menghemat biaya operasional. Selain itu Arief juga menilai produktifitas kerja PPDPP selama WFH juga lebih baik.

“Selama WFH berlangsung, PPDPP terbukti tidak hanya dapat mempertahankan produktifitas kerjanya, malah justru lebih meningkat. Bisa jadi ke depannya PPDPP tidak terlalu membutuhkan operasionalisasi yang besar” ujar Arief menjelaskan.

Meskipun penyaluran FLPP terus berjalan selama pandemi COVID-19 berlangsung, Arief Sabarudin tidak menampik bahwa saat ini minat masyarakat dalam mencari rumah sedang menurun. Hal tersebut tampak dari database management control PPDPP, data yang bersumber dari aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) tersebut menunjukkan adanya tren penurunan pengajuan user SiKasep selama pandemi COVID-19 berlangsung.

“Jika dalam kondisi normal (sebelum COVID-19), rata-rata tiap harinya masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai user mencapai tiga ribu calon debitur, namun saat ini tidak sampai seribu user per harinya, menurun hingga sepertiga dari kondisi normal” ujar Arief. Arief berpendapat kondisi tersebut terjadi dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat, terutama MBR, sedang dalam kondisi terdampak COVID-19. Tidak menutup kemungkinan berdampak juga kepada MBR yang telah menerima bantuan dan mulai kesullitan melakukan angsuran.

Guna mendukung rencana pemerintah terhadap restrukturisasi kredit pembiayaan perumahan bersubsidi terdampak COVID-19, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa jauh hari sebelumnya PPDPP telah berkoordinasi dengan bank pelaksana mitra kerjanya untuk mendata MBR KPR Sejahtera FLPP terdampak COVID-19 dan melaporkannya kepada PPDPP.

Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh 37 bank pelaksana terkait debitur FLPP terdampak COVID-19, per tanggal 6 Mei 2020 terdapat sekitar 273.980 debitur perlu mendapat perhatian khusus. “Ketika kebijakan ini sudah berlaku, maka PPDPP pastikan dapat segera bertindak. Kami berharap kondisi ini dapat berlalu dan dapat kembali normal” ujar Arief menambahkan. Saat ini Kementerian PUPR hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari Kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.