Jelang Peralihan FLPP, PPDPP Lakukan Rapat Koordinasi Interkoneksi Berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pengelolaan jalur komunikasi data dan informasi, PPDPP menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi interkoneksi dalam penyaluran Program Pembiayaan Perumahan Berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan seluruh stakeholder selama 2 hari pada Kamis dan Jum’at, tanggal 2 dan 3 Desember 2021 yang akan diselenggarakan di Hotel Royal Padjajaran, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan rapat ini dihadiri secara langsung oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin didampingi Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi J.; Direktur Layanan PPDPP, Chris Robert Marbun; dan Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim.

Pada rapat tersebut PPDPP mengundang 12 pemangku kepentingan yang terdiri dari Unit Organisasi/Lembaga/PT/Badan yang memiliki resources yang telah dimanfaatkan oleh PPDPP dalam upaya untuk menjaga keamanan transaksi data, validitas kualitas data demand dan kualitas data supply sehingga ketepatan sasaran penyaluran program pembiayaan subsidi perumahan dapat terjaga.

12 pemangku kepentingan tersebut diantaranya adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian PUPR; Satuan Kerja Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat (DJPI), Kementerian PUPR; Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu; Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu; Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP, Kemenkeu; Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Pusat Keunggulan Niaga dan Pelayanan, PT. PLN (persero); Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK); PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF); Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA); dan Direktur CBQA Global;

Dalam membuka kegiatan, Direktur Operasi PPDPP, Martanto Boedi J. menyampaikan bahwa selain dengan 12 Pemangku Kepentingan tersebut PPDPP selama ini telah bekerjasama dengan 43 Bank Pelaksana yang terintegrasi secara Host to Host dan juga dengan 21 Asosiasi Pengembang Perumahan, sehingga total interkoneksi yang telah dibangun oleh PPDPP sampai dengan saat ini sebanyak 76 interkoneksi data dan informasi.“Acara ini terselenggara dengan tujuan untuk memberikan ruang dan waktu kepada seluruh stakeholder untuk mendiskusikan apa yang telah dilakukan oleh PPDPP, dan apa yang harus dipersiapkan oleh seluruh stakeholder dengan dialihkannya penglelolaan Program FLPP ke BP Tapera,” ujar Martanto.

Lebih lanjut Martanto menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dalam rangka menjaga keberlangsungan pengelolaan jalur komunikasi data dan informasi yang telah terjalin dengan baik dengan pemangku kepentingan. Hal tersebut dianggap penting, mengingat pengembangan teknologi informasi tersebut dapat menunjang capaian penyaluran subsidi perumahan FLPP dimana pada tahun ini mencapai angka 178.728 debitur, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah sejak program KPR Sejahtera FLPP digulirkan.

Di hari pertama kegiatan membahas mengenai capaian kerjasama dan interkoneksi PPDPP dengan pemangku kepentingan yang selama ini berlangsung. Kemudian pada har selanjutnya dilakukan sharing knowledge antara PPDPP dengan PUSDATIN Kementerian PUPR, DJPI Kementerian PUPR dan juga BP Tapera. Dalam pembahasannya, Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama PPDPP menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang mendukung proses interkoneksi sistem antara PPDPP dengan para stakeholder, sehingga proses pengajuan KPR Subsidi FLPP dapat dilakukan hanya dalam waktu maksimal 3 hari.

“Saya sangat berharap DJPI, BP TAPERA, Pusdatin, dan PT. SMF yang akan melanjutkan program ini kedepannya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanannya seperti percepatan proses bisnis yang sudah kita ciptakan,” ujar Arief.

Menurut Arief Sabaruddin, apabila saat ini PPDPP mampu memproses pengajuan dapat dilakukan maksimal 3 hari bahkan dalam satu hari, diharapkan BP TAPERA nantinya dapat lebih cepat “Mungkin menjadi hanya 3 jam, atau 3 menit. Hal ini sangat memungkinkan karena saat ini teknologi berkembang sangat pesat,” lanjut Arief Sabaruddin.

Arief juga berharap agar seluruh proses peralihan pengelolaan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera mulai tahun 2022 mendatang dapat berjalan dengan smooth“Jangan sampai nanti kalo interkoneksi terputus, layanan program bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarkat menjadi terganggu,” ucapnya menutup.