Kementerian PUPR Adakan Kompetisi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PUPR sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PUPR melalui Tim Reformasi Birokrasi PUPR akan menyelenggarakan kompetisi pelayanan publik kementerian PUPR. Kegiatan ini merupakan salah satu dari kegiatan Hari Bakti PUPR 2016.

Para peserta kompetisi pelayanan publik ini adalah unit organisasi di eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PUPR. Dimana jadual pelaksanaannya pada tanggal 13 – 16 September 2016 peserta menyampaikan formulir keikutsertaan dan 19 – 21 September 2016 konfirmasi peserta ditandai dengan mengisi Lembar Evaluasi Mandiri serta pada tanggal 24 Oktober  – 4 November 2016 tim juri akan melakukan survei verifikasi. Para pemenang nantinya akan diumumkan pada Hari Bakti PUPR pada tanggal 3 Desember 2016.

Dalam sosialisasinya, Mirna Amin selaku pemimpin rapat yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Kementerian PUPR masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan sebagai upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tak hanya peningkatan pelayanan publik, setiap kementerian/lembaga juga dituntut untuk melakukan inovasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja. Menurutnya pemerintah melalui Kementerian PAN RB telah menerbitkan kebijakan One Agency One Innovation., yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal 1 inovasi pelayanan publik setiap tahun yang berjalan dengan kewajiban memunculkan quick wins sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Nanti yang menjadi poin penting penilaian dalam kompetisi ini adalah unit pelayanan yang dapat mengidentifikasikan siapa yang dilayani, apa jenis pelayanannya dan siapa yang memproses pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah kriteria penilaian generik seperti website, kebersihan dan kerapihan, respon aduan dan absensi. Sedangkan kriteria penilaian eksternal adalah inovasi sebagai upaya untuk mempermudah proses bisnis pelayanan publik.

Hadir dalam sosialisasi ini, SAM bidang sosial budaya dan peran masyarakat, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Kepala Biro Umum, dan Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) serta perwakilan dari unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian PUPR.