Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 Berlaku 1 April 2020

Selain mengatur batasan penghasilan, suku bunga, masa subsidi dan jangka waktu KPR Subisidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020 juga mengatur batasan harga jual berikut dengan batasan luas tanah dan luas lantai  bagi rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.

Untuk kategori Rumah Umum Tapak, batasan harga jual terbagi menjadi lima (5) wilayah, yaitu : 1) Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dengan nilai jual maksimal Rp150.500.000,00; 2)Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) dengan nilai jual maksimal Rp164.500.000,00; 3) Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) dengan nilai jual maksimal Rp156.500.000,00; 4)Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai jual maksimal 168.000.000,00; dan 5)Papua dan Papua Barat dengan nilai jual maksimal Rp219.000.000,00. Sedangkan kategori Satuan Rumah Susun dikategorisasikan ke dalam dua wilayah, yaitu 1) Provinsi dan 2) Kota atau Kabupaten.

Terkait luas tanah untuk Rumah Umum Tapak diatur paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi, luas lantai rumah diatur paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Sedangkan untuk batasan Satuan Rumah Susun Umum mengatur luas lantai rumah dengan paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto, arahannya pada 31 Maret 2020 menyampaikan  bahwa aturan tersebut diharapkan per 1 April 2020 sudah dapat dijalankan di seluruh wilayah“Meskipun posisi saat ini dan semua prihatin karena wabah COVID-19, tetapi tidak mengurangi keinginan kita bersama untuk memenuhi kebutuhan bagi MBR. Kita memastikan bahwa kebutuhan hunian tetap dapat kita penuhi.” ujar Eko menegaskan. Pernyataan Dirjen ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Adang Sutara yang turut hadir sebagai narasumber.

Eko D. Heripoerwanto juga mengingatkan kepada para pengembang untuk dapat memproduksi rumah-rumah dengan konstruksi berkualitas. Pemerintah sebelumnya mencatat bahwa masih ditemui kualitas bangunan kurang begitu menggembirakan. Menurutnya dengan konstruksi yang berkualitas maka dapat melindungi MBR selama angsuran berlangsung.

Eko D. Heripoerwanto berharap bank pelaksana maupun pengembang, tetap menjalankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. “FLPP itu cukup dan akan dianggarkan juga dengan SSB. Nanti sampai akhir tahun, apabila semua siap dapat berjalan, maka akan ditargetkan hingga 330 ribu unit rumah, tentunya porsi yang didistribusikan sesuai dengan kapasitas dan porsinya masing-masing” pungkas Eko D. Heripoerwanto.

Diskusi dalam forum tersebut menghasilkan beberapa usulan dari mitra kerja, baik Bank Pelaksana maupun dari perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan. Beberapa fokus bahasan yang antara lain antara lain: Bank pelaksana diminta untuk segera memisahkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) debitur yang diterbitkan antara 27 Desember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan SP3K yang terbit mulai 1 april 2020; Prosedur penerbitan surat kelayakan fungsi; dan Besaran maupun komponen penghasilan, yang akan segera diberikan petunjuk pelaksanaan (juklak).

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, yang bertindak sebagai moderator menyampaikan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020, maka PPDPP akan segera melakukan perubahan addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan bank pelaksana.Arief Sabaruddin memastikan hal tersebut dapat cepat dilakukan dengan penerapan tandatangan digital.

Selain itu dalam rangka menyambut aturan baru tersebut, PPDPP saat ini juga tengah dalam penyesuaian sistem teknologi informasi “Akan ada masatransisi hingga 30 Juni 2020 mendatang. Sehingga yang diharapkan hanya disiplin teknis dari masing-masing mitra kerja, PPDPP menjamin 100% layanannya tetap berjalan dengan baik” ujar Arief Sabaruddin.

Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI (Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia) menyambut baik terbitnya aturan baru ini “Kita tinggal melakukan penyesuaian terhadap calon pembeli yang sudah terdaftar pada aplikasi SiKasep” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Barkah Hidayat Ketua Umum DPP PI (Pengembang Indonesia) yang mengapresiasikan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 baik dari segi regulasi maupun teknis. Namun Barkah berharap kepada bank pelaksana untuk dapat melakukan pencairan lebih optimal “Terkait pencairan bank pelaksana, mohon dapat segera dikoordinasikan jika ada kendala” Imbuh Barkah.

Sekjen DPP Apernas Jaya, Risma Gandhi pun mengkritisi hal yang sama, bahwa kendala sosialiasasi aturan yang biasa terjadi adalah pada pada tingkat bank pelaksana pusat dengan cabang-cabangnya di daerah “jadi diharapkan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh bank pusat, sehingga tidak memakan waktu bagi rekan-rekan pengembang di daerah” ujar Risma.

Kendati demikian, para asosasi pengembang dalam forum tersebut terus mendukung upaya pemerintah dalam pemenuhan hunian bagi masyarakat “Prinsipnya aturan ini sudah cukup baik, kami harapkan untuk segera didistribusikan pada bank pelaksana di daerah-daerah” ujar Jantje E. Frans, Ketua DPP ASPPRIN (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia).