Knowledge Sharing dengan LPDP terkait Tata kelola SDM di BLU

Rapat Knowledge Sharing Tata Kelola SDM Badan Layanan Umum dilaksanakan pada Hari Senin 25 November 2019, bertempat di Ruang Rapat Merapi Lantai 2, Kantor BLU LPDPP. Rapat dimoderatori oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM. Rapat ini mengundang Narasumber yaitu Asep Arofah Permana selaku Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Narasumber Gribig Darodjat yang merupakan Kepala Divisi Pengelolaan SDM dan Organisasi BLU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Turut hadir Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Perwakilan Unit Kerja Direktur Layanan, Unit Kerja Direktur Keuangan, Unit Kerja Direktur Operasi, SPI dan Divisi-Divisi di Unit Kerja Direktur Umum dan Hukum BLU LPDPP.

BLU LPDP Kementerian Keuangan merupakan BLU rumpun pengelolaan dana, sana halnya dengan BLU LPDPP Kementerian PUPR. Struktur organisasi BLU LPDP Kementerian Keuangan dibentuk dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian PAN-RB, struktur organisasi BLU LPDP Kementerian Keuangan secara berjenjang terdiri dari Direktur Utama, Direktorat-Direktorat yang dipimpin oleh Direktur, Kepala SPI, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi, dan Staf. Dalam menjalankan pengelolaan BLU, LPDP diawasi oleh Dewan Pegawas BLU LPDP. Hak-hak keuangan, fasilitas termasuk penggunaan standar biaya masukan (SBM) di BLU LPDP Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut: Direktur Utama diseterakan dengan eselon I, Para Direktur disetarakan dengan eselon II, dan seterusnya secara berjenjang. Ketentuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal dan Pembina BLU terkait dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Direktur Utama. Dalam pengangkatan Direktur Utama di BLU LPDP, Kementerian Keuangan menggunakan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pejabat Eselon I, sementara untuk Direktur menggunakan SKJ Pejabat Eselon II, dan seterusnya secara berjenjang. Batas usia pensiun dan ketentuan jabatan fungsional Pegawai BLU LPDP Kementerian keuangan dipersamakan dengan Ketentuan PNS/ASN.

Di lingkungan BLU LPDP Kementerian Keuangan: Pejabat Pembina kepegawaian untuk Pegawai BLU dari unsur PNS mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian PNS/ASN. Sementara untuk Pejabat yang mengatur, membina, mengangkat dan memberhentikan Pegawai BLU dari unsur Non-PNS adalah Direktur Utama, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Badan Layanan Umum. BLU LPDP Kementerian Keuangan di Tahun 2019 telah melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen. Proses tersebut dilakukan secara internal oleh LPDP, yang di mulai dari seleksi administrasi, kemudian asesmen dalam bentuk psikotest dan wawancara oleh Asesor Profesional Independen, kemudian wawancara dengan Panitia seleksi, wawancara dengan Direksi, dan tahap terakhir adalah medical checkup.

Asep Arofah selaku Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR menyampaikan bahwa seleksi dan rekrutmen Pegawai harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta kebutuhan organisasi dan program dalam konteks perencanaan strategis Kementerian PUPR. Pengelolaan Pegawai agar memperhatikan pemenuhan standar kompetensi dan kualitas Pegawai.

Diharapkan kedepan, BLU LPDPP yang saat ini mengelola dana lebih dari 40 Triliun dan telah menyalurkan FLPP kepada lebih dari 600 ribu rumah tangga MBR, dapat dikembangkan lebih besar dan kelembagaannya diperkuat seperti halnya LPDP di Kementerian Keuangan./W