Pembahasan Penilaian Prestasi Kerja dan Capaian Kinerja LPDPP Tahun 2019

Rapat pembahasan penilaian prestasi kerja dan capaian kinerja tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Selasa 26 November 2019, bertempat di Ruang Rapat Bromo Lantai 2, Kantor BLU LPDPP. Rapat dipimpin oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM. Rapat turut mengundang Narasumber perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Endang Prihatiningtyas dan Narasumber perwakilan dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan yaitu Rangga dan Suci Purwati. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Para Kepala Divisi dan Pegawai di lingkungan LPDPP.

Perwakilan dari Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja BPSDM menjelaskan bahwa dalam penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 di Kementerian PUPR masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. BPSDM menggunakan aplikasi E-Kinerja yang merupakan Sistem Informasi Prestasi Kerja yang digunakan bagi masing-masing Pegawai untuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan target sasaran kinerja organisasi Kementerian PUPR. E-Kinerja tersebut menggunakan Multirating 360°, yaitu berbasis Penilaian Perilaku 360° untuk masing-masing Pegawai yang dilakukan oleh: Atasan Langsung, Rekan Kerja Sejawat, Bawahan Langsung, dan Diri sendiri, Yang memiliki bobot penilaian masing-masing komponen diatas.

Perwakilan dari Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pada umunya untuk pembayaran insentif kinerja di BLU menggunakan penilaian capain kinerja/IKU/KPI berdasarkan Kontrak Kinerja. Adapun penilaian prestasi kerja (SKP dan perilaku kerja) pada umumnya digunakan salah satunya dalam rangka kenaikan pangkat bagi PNS. Penilaian kinerja harus berbasis kinerja dan dilakukan seobyektif mungkin. Penilaian kinerja/IKU/KPI Tahun 2019 terhadap Direktur Utama akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada tahun 2020. Sementara untuk penilaian terhadap Direktur, Kepala SPI, Kepala Divisi dan Staf dilakukan oleh masing-masing Atasan Langsung sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Rapat Pembahasan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Finalisasi penilaian prestasi kerja (capaian SKP dan Perilaku Kerja) dan penilaian capaian kinerja/IKU/KPI berdasarkan kontrak kinerja Tahun 2019. Penilaian di lingkungan BLU LPDPP dilakukan dengan memperhatikan prinsip: obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dengan penilaian tersebut diharapkan kualitas implementasi Manajemen Kinerja di LPDPP dapat terus meningkat menjadi lebih baik dan semakin profesional.

Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM berpesan agar penilaian kinerja yang dilakukan/difinalkan pada bulan Desember 2019/Januari 2020 merupakan penilaian kinerja selama 12 bulan, dan bukan hanya di bulan 12. /W