LPDPP Bangun Sinerginitas Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera di Jambi

Dalam upaya meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan mendukung pemenuhan Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015 yang salah satu tujuannya menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka LPDPP melalui unit organisasi Divisi Kerjasama Direktur Layanan mengadakan Pertemuan Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP pada hari Kamis, 17 Oktober 2019 di Aula Sapta Taruna, Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pertemuan pemangku kepentingan ini bertujuan sebagai wadah para stakeholders untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan mengenai potensi maupun strategi dalam penyaluran Dana FLPP tahun 2019.

Pada kesempatan ini acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum, Asraf .SPT.MSI dengan menyampaikan Pembangunan Perumahan dan permukiman merupakan aspek penting dalam pembentukan kualitas hidup. Dengan Program nasional Satu Juta Rumah Jokowi, Pemerintah menargetkan membangun 3, 9 Juta unit rumah untuk MBR selama tahun 2020- 2024. Jumlah ini lebih rendah dari target periode pertama yang mencapai 5 juta unit. Ketersediaan APBN hanya mampu mencukupi 30% dari total investasi . Sekitar 70% sisanya diharapkan kerjasama dengan swasta untuk itu diperlukan alternatif pengembangan penyediaan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Menurut Asraf isu utama dalam pembangunan perumahan adalah ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah masyarakat dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan.
Beliau menyampaikan bahwa Backlog di jambi sebanyak 151.396 unit dan pada bulan Juli 2019 belum optimal hingga akhir Tahun 2019 diharapkan target perumahan dapat terealisasi dengan baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Arif Sabaruddin selaku Direktur Utama LPDPP dengan didampingi oleh Agusny Gunawan selaku Direktur Layanan LPDPP. Dalam arahannya Direktur Utama LPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa kedepannya KPR Sejahtera FLPP diharapkan setelah bergabung dengan TAPERA menjadi skim pembiayaan yang lebih komprehensif besar dan baik.

Dalam rangka menyongsong Program Skim Pembiayaan ( FLPP, SSB, SBUM, BP2BT dan Tapera) yang lebih besar dan baik ke depan perlu adanya kualitas bangunan. Kualitas salah satu langkah wujud a perumahan. Dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di LPDPP, ssat ini LPDPP sedang merubah skim dimana LPDPP melibatkan Pemerintah Daerah. K edepannya LPDPP ingin menempatkan MBR menjadi Subjek dengan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank dan Pengembang.

Provinsi Jambi merupakan Provinsi dengan persentase realisasi tertinggi di pulau Sumatera dalam mengurangi backlog. Hingga saat ini jumlah penyaluran dana FLPP di Provinsi Jambi sebanyak 14.903 unit dan diharapkan akan semakin meningkat. Permasalahan rumah di indonesia antara lain rumah kumuh, hilangnya lahan produktif, rumah tidak tertata dan PSU yang sangat terbatas.Beliau juga menyampaikan di Provinsi Jambi sistem maysonet harus didukung agar terlaksana dengan baik dan lancar. Menurut Arief oermasalahan rumah subsidi yang terjadi di antara lain: Pembiayaan ( affordibility, availibity, accesbility, sustaninbility), urbanisasi, pertumbuhan penduduk, harga lahan meningkat, perizinan dan kualitas rumah.

Dalam paparannya Arief menyatakan bahwa solusi untuk permasalahan rumah subsidi antara lain menyeimbangkan demand dan supply, penataan kota dan pembinaan pengembang.Beliau juga mengingatkan terkait peran Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan bantuan sarana prasarana umum dan listrik serta percepatan perizinan dan sertifikasi lahan. Dalam kesempatan yang sama juga dijelaskan fitur KPR Sejahtera FLPP yakni uang muka ringan, suku bunga tetap sebesar 5% , jangka waktu panjang, angsura terjangkau, bebas premi asuransi, bebas PPN, dan harga ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk mengenai syarat dan ketentuan KPR FLPP gaji maksimum 4 juta untuk rumah tapak dan 7 juta untuk rumah susun. “Kedepannya stiker/ plat KPR FLPP akan diganti dengan QR Code,” ujarnya optimis.
Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani Pernyataan Kesepahaman antara Dirut LPDPP dengan Gubernur Provinsi Jambi terkait penyediaan rumah subsidi bagi MBR. Hadir pula pada pertemuan ini Dewan Pengawas LPDPP yaitu, Achmad Saefuddin juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi, Direktur Utama Bank Jambi dan perwakilan bank-bank pelaksana serta Kepala Divisi Kerjasama, Umi Hardinajati dan Kepala Divisi Hukum, Aryana S. /Joana