LPDPP Masuk 10 Besar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2019

Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) memasuki tahap presentasi 10 besar finalis  menuju tiga besar untuk kategori pelaksana PPID Pusat pada hari Selasa (22/10) di situation room lantai 3 Gedung Utama Kementerian PUPR.  Bertindak sebagai pemapar dari LPDPP adalah Arif Sabarrudin selaku Direktur Utama  didampingi oleh Kepala Divisi Humas, Rozalinda Yahya. Pada kesempatan, presentasi dilakukan secara panel bersama dengan unit organisasi lainnya yaitu dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII, Makassar. Kementerian PUPR melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 bagi pelaksana PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) Tahun 2019 yang mulai dibuka semenjak bulan Februari 2019. Tahap presentasi ini merupakan pendalaman terhadap materi kusioner yang telah diterima oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang sebelumnya dikirim oleh pelaksana PPID unit organisai maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian PUPR.

Penilaian dilakukan dengan melihat unsur penguatan kelembagaan PPID Pusat dan Daerah mellaui berbagai aturan, sistem dan pemenuhan sarana dan prasarana menunjang pelayanan dan pengelolaan informasi,  komitmen yang mencakup kelengkapan pokok standar pelayanan seperti visi, misi, maklumat, standar biaya, pengaduan, keberatan dan koordinasi dengan PPPID pusat serta inovasi dalam pelayanan dan pemenuhan prinsip dasar pelayanan informasi cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta bagaimana dalam menghadapi sengketa informasi. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 diikuti oleh pelaksana PPID pusat sebanyak 12 unit organisasi, PPID daerah tipe 1 sebanyak 26 unit kerja dan PPID daerah tipe 2 sebanyak 129 unit kerja dengan total sebanyak 168 pelaksana PPID di Lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam 10 Menit, Arif Sabaruddin memaparkan pelayanan yang selama ini telah dilakukan oleh LPDPP dan bagaimana capai-capaian yang sudah diperoleh selama ini. Dewan juri yang terdiri dari lima unsur yaitu PPID Utama Kementerian PUPR, Perwakilam KOmisi Informasi Pusat, Perwakilan Kementerian KOmunikasi dan Informatika, Inisiator UU Keterbukaan Informasi dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dari FITRA memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh LPDPP baik dari sisi layanan maupun teknologi informasi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Hingga kini terhingga sejak tahun 2010 sebagai lembaga yang berfungsi mengelola, menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan telah mengelola dana hingga Rp43 triliun untuk 644.067 unit rumah