Mempersiapkan Kota Baru yang Ideal

Membanahi kota yang sudah ada memiliki tantangan yang lebih berat dan menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Pilihan ada dengan membangun kota baru yang ideal, berkelnajutan dan ramah terhadap kehidupan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sudah mulai menangani enam dari 10 kota baru yang akan dikembangkan. Keenamnya yaitu, Sei Mangke di Sumatera Utara, Maja di Banten, Pontianak, Bandar Kayangan di NTB, Tanjung Selor di Kalimantan Utara dan Sofii di Maluku Utara.

Kota-kota ini akan dikembangkan secara tematik menjadi kota yang cerdas sesuai dengan karakter dan keunggulan utama kota tersebut didukung denga tata kelola yang baik dan mobilitas perekonomian yang kondusif.

Secara umum pemerintah mengatur komposisi tata ruang kota-kota dengan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH), 20 persen ruang infrastruktur jalan, 15 persen fasilitas umum dan sosial, serta 35 persen perumahan masyarakat. Komposisi tersebut sesuai dengan praktik terbaik di sejumlah kota internasional.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mengembangkan konsep Kota Cerdas Berkelanjutan. Pengembangan konsep tersebut dilakukan untuk merespons tingginya urbanisasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi tujuan urbanisasi. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak menyampaikan kota cerdas berkelanjutan yang dikembangkan BPIW sedikitnya memiliki empat elemen karakter. Empat elemenen karakter tersebut yaitu kota yang aman, sehat dan berkeselamatan, lalu estetik, bersih, nyaman, kemudian efisien dan produktif serta berkelanjutan.

Andrinof Chaniago, pengamat perkotaan berpendapat bahwa untuk mewujudkan kawasan perkotaan publik akan sulit bila diterapkan pada kawasan perkotaan yang telah ada, karena peluang membangun kota baru publik itu ada pada kawasan yang relatif masih kosong. “Pengembangan Kota Baru Publik Maja dapat menjadi contoh karena dalam pengembangan kota baru publik tersebut, swasta digandeng yang dalam pelaksanaannya ada kesamaan visi pembangunan,” ujarnya.

Perwakilan Bappenas, Hayu mengatakan, pengembangan kota baru publik saat ini sudah mendesak. Terutama yang dekat dengan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. “Dalam pengembangan tersebut, perlu adanya integrasi lintas sektor antara pemerintah daerah (pemda) dan pengembang. Terlebih, saat ini pemda memiliki kewenangan luas untuk menentukan wilayahnya,” terang Hayu.

Sementara, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani menyatakan bahwa selama ini kewenangan pemda belum tentu sejalan dengan pemerintah pusat. Contoh, lanjutnya, dalam pengadaan rumah, pemda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyediaan rumah. Kalaupun ada adalah membangun kembali rumah korban bencana. “Untuk itu, pengembangan kota baru publik harus memadukan lintas sektor. Pengadaan rumahnya oleh Kementerian PUPR, pemda memfasilitasi perizinan calon penghuni dan lainnya,” kata Hamdani. (Sumber PU)