Mencari Solusi Rumah Untuk Pekerja

Tema itu diangkat dalam diskusi yang diadakan oleh Indonesia Housing Forum di Hotel Ambhara, Rabu (7/9). Dalam acara yang dibuka oleh Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi disampaikan bahwa hingga saat ini rumah pekerja masih belum tersentuh sepenuhnya. Menurut Lukman, dari 19 juta pekerja dari data BPJS Ketenagakerjaan masih terdapat 7 juta pekerja yang belum memiliki rumah. “Masalah rumah pekerja memang satu hal bagian dari rumah sederhana yang belum banyak tersentuh, mayoritas pekerja belum punya rumah,” ujar Lukman.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa pekerja termasuk dalam desil 4 -9 dengan pendapatan Rp 2,6 juta hingga 7 juta per bulan. Jumlah MBR dalam kelompok ini sebanyak 100 juta orang, terdiri dari 60 persen pekerja informal dan sisanya di sektor formal dalam hal ini terdiri dari pekerja/buruh, PNS, Polri dan TNI.

Masih terhalangnya pekerja memiliki rumah menurut Dirjen Penyediaan Perumahan lebih kepada persoalan administrasi saja. Perlu ada kelonggaran dari pihak perbankan dalam memberikan kredit kepada MBR. Seringkali MBR tidak lolos verifikasi dari perbankan karena masih memiliki utang jangka pendek berupa kredit konsumtif. Padahal rumah merupakan kredit jangka panjang. Seharus bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang muka sebesar RP 4 juta bisa menutupi kredit jangka pendeknya. Selain itu, solusi bagi tersedianya rumah bagi pekerja adalah dengan memanfaatkan rumah sewa yang dibangun di kawasan industri dan terakhir bagi yang tidak mampu menyicil maupun menyewa, maka pemerintah akan membantu melalui hibah dengan adanya rumah khusus.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan, Edy Subagyo, VP Bank BTN, Suryanti Agustinar, Ketua DPD REI Banten, Soelaeman Soemawinata, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan serta Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto.