Menunggu Penurunan Suku Bunga KPR

Seiring dengan kebijakan makroprudensial yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang mulai berlaku 29 Agustus lalu, maka selaiknya di sisi lain turut dipikirkan agar suku bunga kredit KPR bisa menurun. Relaksasi ini dipandang belum cukup, karena suku bunga yang masih tinggi sehingga belum mampu mendorong permintaan masyarakat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, seperti yang disampaikankepada harian Kompas mengatakan, kebijakan itu bagus, namun harus diikuti dengan penurunan suku bunga KPR.

Saat ini kemampuan mencicil konsumen tengah melemah. Dengan uang muka yang rendah otomatis akan memperbesar cicilan. Padahal selama ini ini kemampuan masyarakat dalam mencicil KPR rendah. “Ada 52,74 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kemampuan mencicil di bawah Rp 800.000 per bulan. Artinya, masalah utama tidak sekadar menurunkan uang muka tetapi perlu juga diikuti dengan penurunan suku bunga KPR,”ujarnya.

BI mencatat, penjualan properti residensial pada triwulan I-2016 cenderung melambat. Pada triwulan pertama, rata-rata pertumbuhan rumah tipe kecil, menengah dan besar hanya 0,29 persen daripada periode sama tahun 2015. Hal ini terjadi sejak triwulan I-2015. Khusus tipe kecil melambat sejak triwulan III-2015.

Saat ini dari data Bank Indonesia berdasarkan statistik yang beredar (M2) meskipun suku bunga kredit perbankan turun bulan Juli 2016 namun posisinya masih jauh dari single digit. Suku bunga turun tipis dari 12,38% pada Juni 2016 menjadi 12,36% pada bulan Juli 2016. Namun di balik tingginya suku bunga kredit komersial, pemerintah memberikan keringan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya 5% melalui bank pelaksana yang telah bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.