Menunggu Terbitnya PP Perizinan Perumahan

Para pemangku kepentingan berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) terkait dengan penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (24/8) lalu. Demikian diungkapkan oleh Eddy Ganefo, Ketua Umum Apersi dalam diskusi “Menelisik Paket Kebijakan Ekonomo Jilid XIII. Apakah Mampu Mendorong 1 Juta Rumah, di Sentul Bogot, Sabtu (23/10).

Pengembang menunggu PP soal pemangkasan perizinan pembangunan perumahan, kebijakan itu karena berdampak pada waktu dan biaya perizinan. Selama PP ini belum keluar maka kebijakan ini menurutnya tidak bisa diterapkan di lapangan. “Dengan terbitnya PP akan mengatur sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,”ujarnya.

Direktur Perencanaan Ditjen Pembiayan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Heri Purwanto yang juga hadir dalam kesempatan yang sama mengutarakan bahwa saat ini rancangan peraturan pemerintah ini sudah berada di Sekretariat Negara. Menurutnya, pemerintah diharapkan dapat menerbitkan PP ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Semangat paket ini adalah memangkas perizinan yakni dari 33 menjadi 11 tahapan dan dari sisi waktu juga diperpendek dari 769 hingga 981 hari menjadi hanya 44 hari saja.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah akan mengeluarkan PP dalam 10 hari setelah terbitnya paket kebijakan ekonomi XIII.