Paket Kebijakan Ekonomi XIII “Kado” di Hari Perumahan Nasional 2016

Hari ini tanggal 25 Agustus, Indonesia memperingati hari Perumahan Nasional. Pemerintahan Jokowi memberikan kado lewat Paket Kebijakan ekonomi XIII sehari sebelumnya, dengan meluncurkan terobosan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memangkas berbagai perizinan untuk membangun rumah dan menekan biaya perizinan sebesar 70 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan semula perizinan pembangunan rumah bagi MBR mencapai 33 izin dan tahapan. Dengan paket kebijakan ini proses perizinan menjadi hanya 11 perizinan dan rekomendasi.

Tentunya semakin pendeknya tahapan perizinan maka semakin mengurangi waktu pembangunan perumahan bagi MBR. Selama ini perizinan pembangunan perumahan bagi MBR memakan waktu hingga 769 – 981 hari, kini dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya memakan waktu 44 hari.

Perizinan yang akan dihilangkan adalah izin lokasi  yang memakan waktu 60 hari, persetujuan gambar rencana induk dengan waktu 7 hari, rekomendasi peil (acuan ketinggian tanah) banjir dengan waktu 30 -60 hari, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5 – 7 hari, serta analisis dampak lingkungan lalu lintas dengan waktu 30 hari.

Adapun perizinan yang dipercepat menurut Darmin Nasution adalah pembuatan surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak developer dari 15 hari kerja menjadi 3 hari kerja, pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah tanah (dari 90 hari kerja menjadi 14 hari kerja), penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari kerja menjadi 3 hari kerja), evaluasi dan penerbitan SK tentang penetapan hak atas tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja), pemecahan sertifikat a/n pengembang  (dari 120 hari kerja menjadi 5 hari kerja), pemecahan PBB atas nama konsumen  (dari 390 hari kerja menjadi 3 hari kerja).

“Pemerintah berharap dengan kebjakan paket ekonomi ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab  pengurangan, penggabungan dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%,” ujar Darmin dalam siaran persnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Hingga kini tercatat, masih terdapat backlog perumahan sebesar 11,8 juta ( hunian non milik, sewa, kontrak, numpang, rumah dinas dan tidak memiliki rumah sama sekali) berdasarkan persentase rumah tangga tahun 2015 dari BPS.