Pasokan Rumah MBR Bakal Terdongkrak, Harga Rumah pun Bisa Turun

Dampak dari Kebijakan Paket Ekonomi (PKE) XIII yang dikeluarkan pemerintah Jokowi melalui Menteri Koordinator Ekonomi tanggal 24 Agustus lalu bakal memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gairah pengembang untuk membangun rumah bagi MBR akan terpicu dengan adanya pemangkasan tahapan biaya dan waktu pengurusan perizinan. Optimisme ini disampaikan oleh para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Menurut mereka dengan lahirnya PKE ini maka para pengembang termotivasi untuk membangun rumah murah bagi rakyat. “Dengan pemangkasan biaya perizinan hingga 70% dan waktu pengurusan perizinan yang bisa ditekan hanya 44 hari. Jumlah izin dan tahapan yang dipangkas menjadi hanya 11 jenis izin dan rekomendasi maka semangat untuk membangun rumah bagi MBR akan semakin tinggi. Pengembang daerah sudah banyak yang ingin membangun rumah bagi MBR,” kata Eka Murod, Wakil Dewan Pimpinan Pusat REI.

Bahkan Murod optimis percepatan potensi percepatan pembangunan rumah MBR bisa 300% dengan adanya paket ini.

Selain itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus mengatakan dengan terbitnya PKE XIII ini maka harga rumah bagi MBR bisa turun RP 6-8 juta per unit mulai tahun depan. Ini sebagai dampak pemangkasan prosedur perizinan pembangunan rumah murah.

Maurin menjelaskan selama ini kontribusi biaya periznan terhadap biaya total rumah murah mencapai hingga 20 persen. Dengan kebijakan ini diprediksi sekitar 30 persen biaya perizinan akan hilang sehingga harganya bisa turun untuk wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Penurunan biaya juga dipengaruhi oleh lokasi yang ada.

Saat ini harga rumah tapak untuk pulau Jawa RP 116,5 juta per unit, pulau Sumatera Rp 116,5 juta per unit, Kalimantan Rp 128 juta, Sulawesi Rp 122,5 juta per unit sedangkan untuk Papua seharga Rp 183,5 juta.