Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2018

Dalam Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KPR Bersubsidi Tahun 2018, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR  lewat Direktur Perencanaan Perumahan menjelaskan tentang beberapa perubahan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2018 yang diadakan di Hotel Santika, Tangerang pada Kamis, 29 Maret 2018.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam suratnya tertanggal 28 Maret 2018 yang ditujukan kepada seluruh Bank Pelaksana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB) menyatakan bahwa : penanganan rumah yang diproduksi pengembang pada tahun 2017, namun belum dilakukan akad kredit (Rumah Sisa Stok 2017) adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti ketentuan Batas Harga Jual Tahun 2017 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

b. Bank Pelaksana melampirkan Surat Pernyataan tanggung jawab terhadap Kualitas Bangunan dari pengembang yang bersangkutan untuk proses pengajuan pencairan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Kementerian PUPR.

c. Bank Pelaksana melakukan pemeriksaan fisik bangunan rumah dan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas status rumah sisa stok tahun 2017 yang belum terjual, dengan menggunakan format pengecekan fisik bangunan dan PSU.

Penanganan rumah yang diproduksi pengembang pada tahun 2018, Bank Pelaksana dalam melakukan proses bisnis pembiayaan pembangunan perumahan bersubsidi harus:

a. Memastikan bahwa pengembang yang membangun rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (NIBR) akan menjamin pemenuhan kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan kelenluan peraturan perundangundangan dengan melampirkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Pengawasan.

b. Melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan rumah dan kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas sebagai bagian dari proses akad kredit. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan menggunakan format pengecekan fisik bangunan dan PSU.

c. Melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai syarat pengajuan pencairan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Kementerian PUPR.

Dalam rapat ini hadir 40 bank pelaksana untuk KPR FLPP dan SSB dan seluruh direksi PPDPP.