Pemadanan Data NIK Debitur FLPP Capai 99%

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data e-KTP menjadi Nomor Pokok Wajib (NPWP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPDPP melalui Divisi Database unit kerja Direktur Operasi melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pemadanan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) Penerima FLPP Tahun 2010-2020  di Hotel Green Forest, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin – Rabu (13-15 Desember 2021) dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait, baik tatap muka maupun daring. Adapun secara langsung sebagai narasumber, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hadir pula perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Perwakilan dari Bank Pelaksana Penyalur FLPP. Dimana 4 bank pelaksana hadir secara langsung, sedangkan 41 Bank Pelaksana Penyalur FLPP lainnya tergabung dalam forum zoom meeting.

Direktur Operasi PPDPP yang turut hadir langsung, Martanto Boedi Joewono, menyampaikan bahwa pemadanan data NIK Debitur FLPP saat ini telah memasuki Tahap III. Pemadanan tersebut juga untuk mendukung proses pengalihan dana FLPP dari PPDPP ke BP Tapera untuk tahun 2022 mendatang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.06/2021 Tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Oleh Pemerintah.

PPDPP harus memastikan seluruh data Debitur FLPP yang dialihkan ke BP Tapera aktual 100% dalam hal NIK sebagai salah satu tools untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP. Dengan pemberlakuan NIK sebagai identitas tunggal penduduk Indonesia, maka ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP di masa depan dapat terjaga melalui pengecekan NIK pengaju KPR FLPP pada aplikasi sikasep. Dari capaian Realisasi Tahun 2010 – 2021 sebanyak 943.589 data, telah dilakukan pemadanan diantaranya: Pemadanan Tahap 1(19 Mei 2021) sebesar 94,92%, Dan Pemadanan pada Tahap 2 (14 September 2021) sebesar 99,48%; serta Pemadanan Tahap 3 yang diharapkan pada dapat mencapai sebesar 99,97%.

Hadir secara daring, Akhmad Sudirman Tavipiyono, selaku Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyampaikan bahwa NIK terhubung menjadi NPWP merupakan amanah Pasal 13 ayat 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun. Lebih lanjut Akhmad Sudrman menyampaikan data kependudukan melalui NIK merupakan unique number yang bersifat khas dan tunggal yang melekat pada seseorang dari lahir hingga akhir hayat. Identitas tersebut dapat disinergikan untuk seluruh keperluan data kependudukan, antar lain untuk pemanfaatan yang terdiri dari Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

Ferdi Firmansyah, yang hadir langsung mewakili Dukcapil Kemendagri menyampaikan bahwa saat ini perekaman KTP-el Tahun 2021 masih sebesar 98,50% dari keseluruhan penduduk, proses perekaman KTP-el untuk seluruh penduduk Indonesia masih terus dilakukan.

Agus Sudiasmoro, Kepala SubDirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan DJP Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa secara teknis, proses pemadanan data dilakukan ketika pihak instansi terkait telah memberikan data ke Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukan pemadaan serta akan dilakukan host to host.

Antara DJP Kementerian Keuangan dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menargetkan penggunaan NIK sekaligus NPWP dapat sepenuhnya diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Penerapan NIK sebagai NPWP memerlukan penyesuaian sistem integrasi data, dan hal tersebut dilakukan pada tahun 2022 mendatang.