Pemda Diminta Dorong Perumahan Berbasis Komunitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) dan pengembang untuk mclaksanakan program pembangunan perumahan berbasis komunitas di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berharap pemda bisa membantu mengkoordinasi komunitas yang ada di masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

“Kami dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR siap melaksanakan koordinasi teknis dengan Pemda dan pengembang untuk penyelenggaraan bantuan rumah berbasis komunitas di daerah,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung, dalam siaran pers di Jakarta, baru-baru ini. Pernyataan Yusuf diutarakan saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang, Jum’at (19/7).

Dia menerangkan, Perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan olch pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas di antaranya ASN, dan anggota TNI/ Polri. Rencana persiapan ground breaking Perumahan BPS Land tersebut pun digelar dengan pclaksanaan Rapat Koordinasi antara pemerintah pusat, pemda serta pihak pengembang di The Alts Hotel, Palembang.

Yusuf mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan ke berbagai komunitas khususnya di Kota Palembang serta daerah lainnya yang membutuhkan rumah. Direktorat RUK pun siap memberikan sosialisasi, informasi serta kebijakan dari pemerintah dalam bidang perumahan yang dikenal dengan penyelenggara perumahan berbasis komunitas dan bagaimana perumahan berbasis komunitas dilaksanakan di lapangan.

“Pada dasarnya perumahan berbasis komunitas adalah kolaborasi bersama stakeholder untuk mewujudkan perumahan bagi kelompok masyarakat tertentu. Dalam proses pembangunan BPS Land ini dilakukan PT. Cipta Arsigriya selaku pengembang, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perbankan, mereka membentuk bersama untuk mendorong agar terciptanya masyarakat untuk komunitas tertentu,” ujarnya.

Bantuan yang akan diberikan Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan rumah berbasis komunitas BPS Land adalah fasilitasi bantuan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang berupa jalan lingkungan oleh pemerintah. “Nantinya komunitas yang akan menempatinya adalah ASN, TNI, dan Polri. Rumah ini progres pembangunannya sangat ccpat. lnsya Allah kami berharap Wakil Presiden Republik Indonesia bisa melakukan ground breaking perumahan komunitas ini,” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pcmukiman Provinsi Sumatera Selatan, Basyaruddin Akhmad menjelaskan, pihaknya mengupayakan agar ground breaking oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bisa terlaksana dengan baik.