Pemerintah Akan Tata 23 Ribu Kawasan Kumuh

Pemerintah berencana untuk menata kawasan kumuh seluas sekitar 23.000 hektar di 269 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penataan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif agar proses penataan lebih mudah dilakukan dan warga merasa bertanggung jawab menjaga hasil penataan.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo.

Saat ini pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp10 triliun untuk melakukan penataan kawasan kumuh. Namun pemerintah pusat berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga menyediakan anggaran tambahan untuk mendukung penataan tersebut.

Penataan kawasan kumuh ini akan dilakukan melalui program infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dalam IBM ini pembangunan insfrastruktur dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga perawatan terhadap infrastruktur yang sudah terjadi.

Dalam kesempatan yang sama ketika meninjau pelaksanaan program IBM di kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa penataan kawasan kumuh dengan program IBM memiliki sejumlah manfaat. Disamping menyerap tenaga kerja lokal juga akan menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat terhadap hasil penataan yang dilakukan.