Gelar forum Digital dengan Seluruh Stakeholder, PPDPP Pastikan Layanan Berjalan Baik

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, Dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi yang berlaku mulai 1 April 2020, PPDPP segera bernisiatif untuk mengumpulkan seluruh stakeholdernya, terutama Bank Pelaksana dan para pengembang yang terlibat langsung dalam aturan tersebut. Sosialisasi disampaikan melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan tema Sosialiasasi Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 pada hari Selasa (31/3) pukul 9.30 WIB.

PPDPP mencatat 100 peserta bergabung memenuhi forum digital tersebut. Hadir Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Kepala Satker SBUM Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Direksi PPDPP, perwakilan dari 43 bank pelaksana PPDPP penyalur dana FLPP Tahun 2020 dan juga tahun sebelumnya, serta17 Dewan Pengurus Pusat (DPP) dari seluruh perwakilan asosisasi perumahan yang terdapat di Indonesia serta Dewan Pengawas PPDPP.

Eko D. Heripoerwanto selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang tengah mewabah di Indonesia saat ini memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan social distancing salah satunya dengan pola kerja Work From Home (WFH), namun hal tersebut dapat diatasi dengan kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan untuk tetap dapat berinteraksi tanpa adanya kontak fisik.

Kementerian PUPR dapat membuktikan bahwa penerapan WFH tidak menjadi kendala untuk tetap melaksanakan programnya dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan. “Forum virtual yang difasilitasi oleh PPDPP ini merupakan yang pertama kali dilakukan, dan dapat menunjukkan bahwa kebijakan maupun pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan tetap berjalan” ujar Eko

Pemerintah per tanggal 31 Maret 2020 melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp.2,82 triliun untuk 28.112 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp47,188 Triliun untuk 683.714 unit rumah.

Dalam Kuartal pertama per tanggal 31 Maret 2020 pemerintah juga telah mencatat 5 (lima) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 2020, bank pelaksana tersebut antara lain : 1) Bank BTN – 18.867 unit rumah; 2) Bank BNI – 2.330 unit rumah; 3) BTN Syariah –1.889 unit rumah 4) BPD BJB – 970 unit rumah;dan 5) Bank Arthagraha – 907unit rumah

Adapun komposisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima FLPPberdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020 ini per tanggal 31 Maret antara lain: Swasta 72,91%; Pegawai Negeri Sipil 7,22%; Wiraswasta 8,22%; TNI/Polri 2,48%; dan lainnya 9,17%.

Arief Sabaruddin menyampaikan selama penerapan WFH berlangsung, PPDPP secara rata-rata tiap harinya mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur “Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali” ujar Arief Sabaruddin.

Arief Sabaruddin menambahkan dalam rangka menyambut aturan baru tersebut, PPDPP saat ini juga tengah dalam penyesuaian sistem teknologi informasi “Akan ada masa transisi hingga 30 Juni 2020 mendatang. Sehingga yang diharapkan hanya disiplin teknis dari masing-masing mitra kerja, PPDPP menjamin 100% layanannya tetap berjalan dengan baik” imbuh Arief Sabaruddin.

Pemerintah terus berupaya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tengah kondisi dan situasi yang memaksanya untuk saling menjaga kontak fisik. Penerapan layanan pertemuan dengan menggunakan teknologi jarak jauh ini diapreasiasi oleh berbagai asoasi pengembang perumahan. Menurut para pengembang, forum digital yang seperti ini dapat menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah, bank pelaksana, dengan pengembang.

Sinema Daeli, Ketua Umum DPP PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia) yang hadir dalam forum tersebut bersama dengan para ketua umum asosiasi pengembang menyambut baik pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPDPP tersebut “Ini merupakan sebuah sejarah yang kita bangun untuk komunikasi kita bersama. Aturan tersebut sangat jelas, namun kita harapkan prosesnya dapat berjalan paralel dengan teknis kami di lapangan”

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Syawali, Ketua Umum DPP Asparumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional) dan Arief Suryo Handoko, Ketua Umum DPP Perwiranusa (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara). “Alhamdulillah di tengah-tengah musibah nasional ini, ada sedikit harapan peningkatan FLPP dan digalakkan di setiap daerah. Kami mengucapkan terimakasih karena masih dapat berkontribusi” Arief Suryo Handoko.