Pemerintah Sederhanakan Proses Perizinan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mendukung program tersebut pemerintah menyiapkan peraturan dan regulasi yang mendorong percepatan  hal itu. Salah satunya adalah masalah proses perizinan yang dipandang para pengembang masih terlalu lama.

Sebelumnya diketahui bahwa selama ini ada 33 izin per syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan pemerintah berencana memangkasnya menjadi 21 izin per syarat. Terutama untuk izin tata ruang, izin lokasi dan penyederhanaan IMB. Proses perizinan selama ini membutuhkan waktu sekitar 753 hingga 916 hari dengan menghabiskan dana hingga Rp 3,5 Miliar untuk area perumahan seluas lima hektar maka akan disederhanakan menjadi 90 hari.

Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemukakan bahwa seluruh perizinan akan ditinjau ulang. Penyediaan rumah bagi MBR akan ditata sesuai dengan pengembangan wilayah dan terintegrasinya dengan rencana tata ruang, sehingga masyarakat bisa membeli rumah yang dekat dengan tempatnya bekerja.

“Kami akan mendesain ulang hal ini sehingga MBR benar-benar dapat menikmati. Ditargetkan satu atau dua bulan mendatang pemerintah ditargetkan bisa menerbitkan paket peraturan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kesempatan yang sama.