Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Perumahan Untuk Pekerja Informal

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah sedang mempersiapkan skema pembiayaan perumahan untuk pekerja informal.
Pekerja informal yang termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, nantinya akan diminta untuk menabung selama enam bulan. Selama periode itu, MBR tersebut akan dipantau kemampuannya dalam menyisihkan pendapatan. Menurut Dirjen Maurin hal ini terkait dengan kemampuan dalam mencicil rumah nantinya.
Hal ini tercetus karena belum banyak dari kelompok ini yang mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Selama ini program ini masih menyentuh kalangan yang bankable. Dalam menyalurkan dana FLPP ini, PPDPP menggandeng Bank Pelaksana yang tidak mau menanggung risiko jika terjadi kredit macet nantinya.
Dalam skema yang sedang disiapkan, pekerja informal diminta untuk menabung hingga 5 persen dari harga rumah. Di sisi lain pemerintah akan memberi bantuan dana sebesar 20-25% dari harga rumah tersebut. Ke depannya, dana yang ditabung tersebut akan digunakan untuk membayar uang muka rumah bersubsidi. Adapun sisanya sekitar 70% akan diangsur oleh pekerja informal dengan bunga komersial.
“Hasil riset menyebutkan semakin besar uang muka yang dibayarkan maka akan semakin kecil kredit macetnya karen aorang akan mempertahankan uangnya,”ujar Dirjen Maurin menjelaskan. Rencanya tahun depan skema pembiayaan akan dilaksanakan pilot projectnya. Pemerintah daerah yang bersedia adalah Palembang, Salatiga , Solo dan Jember.
Dari data realisasi penyaluran dana KPR FLPP dari tahun 2010 hingga per Juli 2016, adalah sebanyak 470.312 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 25,776 Triliun. Dengan sebaran realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Juli 2016 berdasarkan bank pelaksana untuk 3 (tiga) urutan terbesar yaitu: (1) Bank BTN sebesar 28.080 unit atau 85,83%; (2) Bank BTN Syariah sebesar 1.612 unit atau 4,93%; dan (3) Bank BRI Syariah sebesar 1.394 unit atau 4,26%.
Sebaran realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi dengan 5 (lima) capaian sebaran tertinggi yaitu: (1) Jawa Barat sebesar 10.002 unit (30,57%); (2) Banten sebesar 3.135 unit (9,58%); (3) Riau sebesar 1.743 unit (5,33%); (4) Jawa Timur sebesar 1.737 unit (5,31%); dan (5) Kalimantan Barat sebesar 1.446 unit (4,42%) dari realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Juli 2016.
Dari dana yang tersebar tersebutkelompok swasta/pekerja informal mencapai 74,52%, disusul pegawai negeri sipil sebesar 12,49%, wiraswasta sebanyak 7,50%, TNI/Polri sebnayak 4,01% dan sisanya lain-lain sebesar 1,48%.