Pemerintah Siapkan Skema untuk Pekerja Informal

Pemerintah menyiapkan skema khusus bagi pekerja di sektor informal, melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) dan kredit mikro perumahan swadaya.Skema ini menyaratkan calon debituy menabung terlebih dahulu selam 6 bulan. Hal ini untuk memantau kedisiplinan atau kepatuhan calon debitur. Adapun skema kredit mikro perumahan swadaya merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangunan rumah di atas tanah milik sendiri, bukan pengembang.

Untuk skema BP2BT dananya berasal dari pinjaman Bank Dunia yang jumlahnya masih dinegosiasikan. Kerja sama dengan Bank Dunia ini menurut Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko D Heripoerwanto akan berlangsung selama 3 tahun. Diperkirakan pinjaman ini dapat membiayai sekitar 80 ribu rumah. Untuk penyalurannya pemerintah bekerja sama dengan 3 bank nasional dan 2 bank pembangunan daerah.

Tahun 2017 ini, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp.9,7 triliun, untuk membiayai sekitar 120 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu juga tersedia subsidi selisih bunga Rp 3,7 triliun untuk 225 ribu rumah dan bantuan uang muka Rp 2,2, triliun membiayai 345 unit rumah.

Anggaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, untuk FLPP sebesar Rp9,227 triliunn dan subsidi selisih bunga Rp 2,2 triliun.