Pemerintah Sinergikan Bantuan Pembiayaan Perumahan Melalui SiKasep

Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menekan backlog hunian, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 (Corona Virus Diseasse) yang masih melanda hingga saat ini. Untuk mendukung new normal yang sedang diterapkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah mengedepankan konsep bisnis melalui teknologi informasi di bidang bantuan pembiayaan perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada saat halal bihalal virtual dengan asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan BTN di Jakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2020. Basuki menyampaikan bahwa inti dari konsep new normal adalah mengurangi kontak fisik, beralih dengan konsep digitalisasi. Begitu juga pada bidang hunian atau perumahan, Basuki menekankan agar seluruh pihak terkait perlu segera melakukan penyesuaian, seperti dalam hal penandatanganan digital maupun transaksi akad perumahan.

Beberapa bulan sebelum Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Kementerian PUPR telah menyiapkan hal tersebut. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR sejak awal tahun 2020 telah menerapkan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), dimana melalui aplikasi tersebut pemerintah mempertemukan antara ketersediaan pasokan hunian (supply) dari pengembang dan kebutuhan hunian dari masyarakat (demand) dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek.

Lebih lanjut Menteri Basuki sampaikan aplikasi SiKasep tersebut dapat memenuhi kebutuhan para generasi milenials yang menginginkan kecepatan dan kemudahan informasi dalam memilih dan membeli rumah yang mereka minati. “Dengan adanya aplikasi SiKasep diharapkan membuat MBR tidak lagi menjadi objek, namun menjadi subjek penyediaan perumahan” ujar Menteri Basuki.

Menindaklanjuti pernyataan menteri PUPR tersebut, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, menyatakan bahwa PPDPP telah siap untuk menjalankan amanah yang disampaikan oleh Menteri PUPR. Sejak Senin 8 Juni 2020 lalu, sistem pada aplikasi SiKasep juga telah disinergikan secara Host to Host dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam hal proses verifikasi data penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Tercatat sejak Senin (8/6) telah terdata sebanyak 2.477 debitur SSB yang diverifikasi menggunakan aplikasi SiKasep.

“Ke depannya, SiKasep tidak hanya difungsikan untuk FLPP saja. Saat ini kami terus mengembangkan dan mensinergikan seluruh bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan sistem yang kita bangun, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR” terang Arief Sabaruddin.

Aplikasi SiKasep diluncurkan oleh PPDPP pada 19 Desember 2019 dan dapat diunduh secara gratis melalui playstore. SiKasep pada awal tahun 2020 telah beroperasi penuh menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk memastikan ketepatan sasaran, masyarakat yang ingin mencari dan mengajukan KPR FLPP harus menggunakan aplikasi SiKasep.

Pemerintah juga melibatkan peran serta pengembang dan bank pelaksana dalam seluruh proses bisnis pada SiKasep tersebut. Dimana selain pengembang memberikan data pasokan hunian, bank pelaksana juga mengawal masyarakat hingga melakukan proses akad. Sehingga saat ini masyarakat tidak perlu untuk keluar rumah untuk mencari rumah idamannya, tentu saja ini sejalan dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi kontak fisik dan cukup dari rumah saja.

Sistem yang berjalan secara otomatis ini melibatkan peran serta dari Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil) Kementerian Dalam Negeri dalam hal verifikasi status kependudukan. Sedangkan dalam proses bisnis dengan pihak bank pelaksana, dalam hal keamanan data FLPP, PPDPP juga telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga seluruh arus data dan transaksi yang dilakukan dipastikan hanya pihak PPDPP dan Bank Pelaksana saja yang dapat mengaksesnya. Selain itu, PPDPP juga telah laksanakan kerjasama dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dalam hal integrasi program pemerintah dalam pengembangan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan (UMKM) dan data MBR, yaitu dengan pemanfaatan jaringan komunikasi data penerima fasilitas pemerintah.

Saat ini PPDPP terus mengembangkan sistem dan jalinan kerjasamanya dengan berbagai pihak. Arief Sabaruddin sampaikan rangkaian sistem Big Data yang dibangun oleh PPDPP saat ini masih memiliki banyak potensi pengembangan lebih lanjut. “Dalam hal kerjasama, PPDPP selalu terbuka, saat ini kami juga sedang lakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan negara dalam hal pemanfaatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan” terang Arief Sabaruddin.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengunaan anggaran negara dalam hal penyaluran FLPP bagi MBR, PPDPP selalu terbuka dalam hal penyampaian informasi dan realisasi penggunaan anggaran kepada publik. Melalui laman resmi situs www.ppdpp.id masyarakat dapat mengetahui realisasi terbaru penyaluran FLPP dan sebarannya sejak tahun 2010 hingga saat ini. Informasi yang disajikan bertujuan untuk seluruh pihak, baik seperti panduan penggunaan aplikasi SiKasep bagi masyarakat, panduan penggunaan aplikasi SiKumbang bagi pengembang, dan informasi lainnya seperti pengecekan data pengembang dalam Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) ataupun kabar dan progress kerja dari PPDPP.

Saat ini melalui Management Control yang dikelolanya, PPDPP mencatat per 12 Juni 2020 sebanyak 167.835 masyarakat terdaftar sebagai user calon debitur pada SiKasep dengan 63.414 user telah lolos subsidi checking dan sebanyak 66.633 masyarakat telah menerima FLPP.

Pemerintah melalui PPDPP pada tahun 2020 ini menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar 11 triliun yang terdiri dari Rp9 Triliun DIPA 2020 dan Rp2 Triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah. Tercatat per 12 Juni 2020 penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp.6,73 triliun untuk 66.633 unit rumah, atau telah mencapai 65,01%. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 12 Juni 2020 mencapai Rp. 51,1 triliun untuk 722.235 unit rumah.