Penerapan Revolusi Industri 4.0 PPDPP

Pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang masih berlangsung hingga saat ini memaksa pemerintah untuk memperpanjang penerapan pola kerja Work From Home (WFH) hingga akhir 21 April 2020. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencegah penyebaran Virus Korona (Covid-19) di Instansi Pemerintah. SE tersebut menyebutkan bahwa penerapan WFH yang sebelumnya berlaku hingga 31 Maret 2020, saat ini diperpanjang hingga tanggal 21 April 2020.

Hal serupa juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menerbitkan SE Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan mempertimbangkan edaran tersebut, Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR pun memperpanjang penerapan pola kerja WFH hingga akhir April 2020 mendatang.

Maraknya wabah COVID-19 tidak serta merta mengendurkan kinerja layanan Falitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jauh-jauh waktu sebelumnya PPDPP telah mempersiapkan kehadiran era Revolusi Industri 4.0, dimana layanan FLPP yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang. Sejak Agustus 2016 PPDPP telah meluncurkan sistem e-FLPP  bersama dengan Menteri PUPR. Melalui sistem tersebut, pengujian dan pencairan yang diajukan oleh bank pelaksana dilakukan secara online dan otomatis.

Kemudian pada Desember 2019 PPDPP meluncurkan aplikasi siKasep, yang merupakan media dimulainya Revolusi Industri 4.0 untuk layanan KPR bersubsdi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kehadiran generasi Milenial. Dengan aplikasi Sikasep, MBR dapat mencari dan menentukan rumah idaman cukup dari gadget pribadi tanpa harus keluar rumah, kapanpun dan dimanapun.

PPDPP mencatat per 3 April 2020 pukul 19.00 WIB, sebanyak 124.041 calon debitur telah mengakses aplikasi SiKasep, 26.127 calon debitur belum mengajukan sunsidi checking, 42.961 sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 452 tidak lolos subsidi checking dan 36.862 sedang dalam proses verifikasi bank serta sebanyak 29.560 telah menikmati fasilitas FLPP.

Kendati menggunakan pola kerja WFH, produktifitas layanan FLPP yang dilakukan PPDPP tidak menurun. Bahkan layanan FLPP yang dilaksanakan secara WFH tersebut dinilai lebih efisien dan lebih produktif. Proses pencairan yang semula dilaksanakan kurang dari tiga hari, saat ini dapat dilaksanakan dalam hitungan jam saja. Karena proses pengujian dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terhambat oleh petugas atau pejabat yang sedang melaksanakan dinas.

Rata-rata setiap harinya, PPDPP mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur “Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali. Jajaran Direksi PPDPP menerapkan tandatangan digital dalam pencairan FLPP,” imbuhnya. Menurut Arief Sabaruddin, dengan adanya penerapan WFH tersebut pengelolaan kelembagaan di PPDPP dapat lebih efisien dan mampu meningkatkan produktifitas kerja pegawainya “Kami dapat lebih mengefisiensikan anggaran operasional kantor, seperti kegiatan sosialisasi, rapat dengan pihak eksternal maupun internal, dapat dilaksanakan secara online dengan teleconference. Tentu saja ini sebuah penghematan yang cukup besar” ujarnya.

Peluang berikutnya datang ketika melaksanakan sosialisasi Keputusan Menteri (Kepmen) 242/KPTS/M/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 lalu. Dimana kegiatan sosialisasi tersebut digelar oleh PPDPP melalui teleconference. Tencatat 100 peserta bergabung memenuhi forum digital tersebut yang terdiri dari perwakilan Bank.pelaksana penyalur FLPP dan para perwakilan asosiasi pengembang,