Penyaluran FLPP Dipastikan Tetap Berjalan Meski PPKM Berlangsung

Berdasarkan catatan realisasi Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penyaluran FLPP memiliki tren penurunan realisasi selama selama penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlangsung. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin pada diskusi panel secara daring dengan tema “Apa Kabar Rumah Rakyat?” Prolab School of Property pada Kamis, 15 Juli 2021.

Forum tersebut dihadiri oleh sedikitnya 290 peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan di bidang perumahan, seperti PPDPP, Bank BTN selaku bank penyalur KPR Bersubsidi, serta sebagian besar lainnya berasal dari para pengembang perumahan yang diwakili oleh asosiasi pengembang perumahan.

Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa menyampaikan jika dalam kondisi sebelumnya PPDPP mampu merealisasikan ribuan pencarian dalam sehari, saat ini realisasi per harinya saat ini berkisar ratusan pengajuan yang dicairkan. Kendati demikian, Arief Sabaruddin memastikan bahwa tren penurunan pencairan FLPP tersebut bukan dikarenakan faktor internal dari PPDPP. “Ketika penurunan terjadi, kami langsung survei kepada para bank pelaksana, untuk mencari tahu apa penyebabnya. Kalau dari kami, nyaris tidak ada kendala sama sekali mengenai mekanisme kerja kami meskipun menerapkan WFH (Work Form Home) secara penuh” terang Arief.

Dari hasil survei yang dilakukan PPDPP, diperoleh hasil bahwa penerapan PPKM berdampak pada penerapan proses kerja manual yang masih diterapkan oleh bank pelaksana, seperti proses pengujian kelayakan calon debitur maupun analisa yang mengharuskan adanya kegiatan fisik “Ada unsur-unsur proses bisnis di tingkat perbankan di luar kewenangan dari PPDPP, kami berharap untuk dapat segera didukung demi kelancaran penyaluran FLPP kembali pada tren sebelumnya” lanjut Arief.

Arief Sabaruddin pun memahami bahwa dengan pembatasan yang saat ini diterapkan dapat berpengaruh pada mekanisme kerja di perbankan, terutama dalam penerapan porsi kerja antara Work From Office (WFO) dengan WFH ataupun penerapan lockdown dikarenakan adanya kasus COVID-19. “Hal-hal seperti proses akad kredit yang membutuhkan kehadiran calon debitur dengan perbankan, analisa dan proses kelayakan calon debitur oleh notaris yang harus diperiksa langsung memang sulit dilakukan secara daring” terang Arief.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin pun meminta kepada seluruh stakeholder untuk dapat mendukung inovasi yang terus dikembangkan oleh PPDPP “Inovasi yang ada saat ini sangat menunjang proses bisnis penyalluran FLPP. Karena kami sudah menerapkan semuanya serba digital, sehingga kami pastikan penyaluran FLPP tetap lancar meskipun sedang dalam kondisi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)” terang Arief. Tercatat per 16 Juli 2021, realisasi penyaluran FLPP tahun 2021 telah mencapai Rp10,67 Triliun untuk 98.001 unit rumah, atau 62,22% dari target penyaluran tahun 2021. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2021 telah mencapai Rp66,27 Triliun untuk 862.856 unit rumah.

 

Masa Transisi SiPetruk Bagi Pengembang

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko Djoeli Heripoerwanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa ekosistem perumahan di Indonesia kini telah mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan 4 hingga 5 tahun ke belakang. Menurutnya program penyaluran rumah subsidi untuk MBR kini semakin baik dan tetap berjalan seperti biasa.

Pengembangan inovasi teknologi di bidang perumahan yang telah dibangun oleh PPDPP selama ini melalui SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) bertujuan untuk membangun sebuah Data Center Perumahan di Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah selaku regulator dapat membuat kebijakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi setiap masalah dan tantangan ke depan yang muncul di sektor perumahan dan permukiman.

Terkait dengan kualitas rumah, tahun ini PPDPP memang sedang tengah gencargencarnya mensosialisasikan Aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) dalam rangka untuk memastikan hunian yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Aplikasi ini diluncurkan pada akhir tahun 2020 lalu, dan saat ini sedang dalam tahap transisi bagi para pengembang perumahan dalam rangka persiapan penerapan di tahun 2022 mendatang.