Penyaluran FLPP Tahun 2019 Capai 113 Persen

Jakarta (31/12) – Menutup akhir tahun 2019, Pemerintah melalui BLU PPDPP selenggarakan rapat penutupan kinerja penyaluran dana FLPP Tahun 2019 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatanbersama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrasruktur (Dirjen DJPI) Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto yang didampingi oleh Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi PUPR, Herry Trisaputra Zuna; serta Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan PUPR, Adang Sutara. Adapun tema kegiatan rapat ini adalah closing meeting terkait penyaluran dana FLPP Tahun 2019 dan arahan penyaluran dana FLPP TA 2020.

Sebagai pihak penyelenggara, hadir jajaran Direksi PPDPP, Direktur Utama, Arief Sabarudiin; Direktur Keuangan, Arief Rahman Hakim; Direktur Layanan, Agusny Gunawan; Direktur Operasi, Martanto Budi Joewono; serta Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Monhilal. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), diantaranya Ariev Baginda Siregar selaku Deputi Komisoner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera.

Arief Sabaruddin dalam paparannya menyampaikan bahwa hingga per 31 Desember 2019 penyaluran FLPP mencapai 113,04%  dengan nilai mencapai Rp7,545 triliun untuk 77.835 unit rumah. Arief Sabaruddin juga menyampaikan perlu adanya pembagian kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan pendapatan.

Eko Djoeli Heripoerwanto selaku Dirjen DJPI Kementerian PUPR memberikan arahan agar seluruh lembaga terkait pembiayaan perumahan diantarnya PPDPP, PT. SMF dan Unit Organisasi terkait Kementerian PUPR segera merumuskan skema pembagian kelompok MBR bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) berdasarkan besaran penghasilan bulanan masyarakat baik yang berpenghasilan tetap maupun yang tidak.

Eko Djoeli Heripoerwanto berharap pada awal januari 2020 usulan perubahan skema pembagian kategori MBR dapat diajukan kepada Menteri PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto berpesan agar menggunakan FLPP dan BP2BT yang berlaku saat ini sebagai acuan. “pada intinya adalah adanya gradasi income pada masyarakat, dengan konsekuensi perlu adanya pemberlakuan suku bunga yang berbeda dan tenornya ini tidak sepanjang KPR,” Ujarnya.