Penyerapan Dana FLPP TA 2019 Lebihi Target

Arief Sabaruddin, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)  dalam pertemuaannya dengan awak media di Media Center Kementerian PUPR, Kamis (26/12) bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUR, Direktur Utama PT SMF (Persero), Komisioner BP Tapera menyampaikan bahwa saat ini, dana talangan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terserap per 23 Desember 2019 sebesar Rp1,37 triliun untuk 13.672 unit rumah. Sebelumnya seperti yang diketahui bersama, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa alokasi dana FLPP R.2 triliun tersebut disediakan terlebih dahulu pihak bank pelaksana maksimal sebesar Rp1,5 triliun dan didukung oleh maksimal Rp500 miliar oleh PT. SMF sebagai pinjaman kepada pihak perbankan. Nantinya dana dari perbankan tersebut akan diganti dengan menggunakan sebagian alokasi anggaran penyaluran FLPP yang telah ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Sebelumnya, melalui APBN Tahun 2020 pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk dana FLPP ditambah Rp2 triliun dari pengembalian pokok, sehingga total anggaran FLPP menjadi Rp11 triliun. Adanya kebijakan percepatan atas pelaksanaan Program FLPP di akhir tahun 2019 ini tidak merubah target yang telah ditetapkan tahun 2020 sebesar 102.500 unit rumah.

Sementara itu penyaluran dana FLPP reguler untuk tahun 2019 per 26 Desember 2019 telah terealisasi sebanyak 77,668 unit (112.79%) atau senilai Rp. 7,528,226,842,755 (106.03%). Terdiri dari Rumah Tapak sebanyak 77,513 unit senilai Rp 7,504,666,344,270 dan rumah susun sebanyak 155 unit senilai Rp 23,560,498,485. Penyerapan dana FLPP reguler tahun 2019 ini, melebihi target 2019 yang hanya 68.858 unit senilai Rp7,1 triliun. Sepanjang tahun 2010 – 2019 pemerintah melalui PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 655.435 unit seniali Rp44,349 triliun.

“Penyerapan dana FLPP untuk tahun 2019 sangat tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi yang melebihi target dan bahkan dana talangan pun hampir terserap habis,” ujarnya beliau kepada para media.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan , Eko D. Heripoerwanto menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah yang layak huni dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan bantuan pembiayaan perumahan. Selain FLPP pemerintah telah menyediakan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).  “Untuk tahun 2015 -2018 SSB telah tersalurkan sebanyak 558.848 unit dan per 23 Desember sebanyak 99.907 unit,” ujarnya.

Untuk tahun 2020 mendatang anggaran SSB disediakan sebesar Rp3,8 Miliar yang diperuntukkan untuk pembayaran akad-akad tahun sebelumnya, SBUM untuk 150.000 unit dan BP2BT sebesar Rp13,5 miliar untuk 312 unit rumah.

Ke depan, masyarakat umumnya dan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya akan lebih mudah dalam mengkases pembiayaan perumahan dengan telah diluncurkannya, SiKasep, Sistem Informasi KPR Subsisi Perumahan pada tanggal 19 Desember 2019. Hanya dengan mengakses QR Code pada play store di adroidnya, maka Masyarakat dapat mengisi data diri untuk antrian dalam menentukan rumah impiannya.