Permintaan Skema BP2BT Melonjak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat adanya kenaikan jumlah proposal pembiayaan perumahan dengan skema BP2BT seiring dengan adanya kelonggaran yang diberikan untuk menjalankan program tersebut. Kelonggaran untuk pelaksanaan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) itu tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR No.13/2019 yang diteken pada Oktober 2019. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto mengatakan, sejak adanya relaksasi jumlah proposal untuk pembiayaan perumahan dengan skema BP2BT mengalami kenaikan yang signifikan.

“Kemarin kami sudah memproses proposal untuk BP2BT sekitar 6.000 unit. Angka itu naik cukup tinggi daripada perkiraaan awal kami karena sebelum adanya relaksasi jumlahnya hanya sekitar ratusan unit,” ujar Eko ketika dijumpai di sela-sela seminar Property Outlook 2020, Selasa (10/12). Dengan adanya relaksasi yang diberikan, dia memperkirakan ke depannya akan ada lebih banyak pihak yang memanfaatkan skema BP2BT. Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat, Eko mengungkapkan pihaknya akan menambah kuota BP2BT. “Untuk program BP2BT pada tahun depan kami siapkan untuk bisa sampai 50.000 unit karena diperkirakan skema pembiayaan itu akan lebih dikenal masyarakat,” ucapnya.

Eko mengungkapkan kebijakan relaksasi program BP2BT dilakukan untuk mendorong percepatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun beberapa perubahan yang diatur dalam Permen baru tentang pelaksanaan BP2BT antara lain adalah persyaratan uang muka yang semula minimal 5% diturunkan menjadi 1%. Selain itu, lama menabung pada sistem perbankan juga diperpendek dari yang tadinya minimal 6 bulan menjadi hanya 3 bulan. Perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT juga diperpanjang dari semula 20 hari menjadi 30 hari.