Perumnas Ditugasi Mengelola Rumah Bagi MBR

Perum Perumnas mendapat tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membangun rumah bagi PNS, Polri, TNI serta membeli kembali rumah bersubsidi yang telah dijual oleh pemiliknya.

Menurut Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, penugasan teknis ini mengingat Perumnas adalah lembaga atau badan yang diamanatkan oleh UU nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU nomor 20/2011 tentang rumah susun dan juga penjabaran dari peraturan pemerintah no 83 Tahun 2015 tentang Perum Perumnas.

Dalam penugasan itu, nantinya Perumnas diminta untuk membangun rumah bagi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana mekanismenya pemerintah akan menyediakan lahannya dan Perumnas yang akan membangunnya. Selain itu juga mengelola rumah bersubsidi yang dijual oleh pemiliknya. Sesuai aturan, rumah tapak bersubsidi atau yang menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) baru bisa dijual setelah lima tahun sejak pembelian. FLPP sudah diluncurkan sejak tahun 2010 sehingga ada kemungkinan rumah tersebut sudah dijual.

Menurut Syarif penanganan rumah bersubsidi yang dijual kembali oleh pemiliknya perlu dilakukan khusus karena rumah tersebut sudah menggunakan FLPP yang dibiayai negara. Dengan penunjukan Perumnas sebagai pengelolanya maka rumah bersubsidi tersebut akan tetap diperuntukkan bagi MBR.

Penugasan kepada Perumnas untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah bersubsidi perlu mendapat dukungan fiskal bukan saja dari Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian PUPR tetapi juga dari Kementerian Keuangan atas perintah Presiden.

Syarif menambahkan, saat ini  draft penugasannya sedang dibuat dan akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Biro Hukum kementerian PUPR, Setneg, BPKP, Kejaksaaan dan Polri. Saat dibentuk, Perumnas juga ditugaskan untuk mengurus perumahan MBR dan di dalam struktur organisasinya terdapat divisi pengelolaan sehingga selain membangun perumahan, Perumnas juga dapat mengelola rumah-rumah MBR.

“Kementerian PUPR sedang menyiapkan peraturan menteri. Rencananya penugasan akan diberikan dalam bentuk peraturan presiden,” ujar Syarif.