PPDPP adakan Workshop Pendayagunaan Database

Guna menguatkan sistem informasi teknologi dan database, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan Workshop Pendayagunaan Database di lingkungan PPDPP. Kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Direktur Operasi PPDPP ini diadakan di Bogor selama tiga hari, dari tanggal 7 hingga 9 September 2016. Tujuan kegiatan ini untuk memfasilitasi interaksi taknis antara pengguna data masing-masing divisi dengan para pemilik data dan ahli software databsase dari perusahaan IT training tersertifikasi dalam rangka pendayagunaan database PPDPP.

Dalam workshop ini, dibahas mengenai pendayagunaan PostgreSQL. Pemilihan PostgresSQL sebagai aplikasi pendukung dikarenakan aplikasi tersebut bersifat open source. Workshop berupa bimbingan teknis dan langsung dipraktekkan pada penyusunan struktur data PPDPP.

Hadir memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Direktur Operasi dan Direktur Umum dan Hukum PPDPP. Dalam arahannya, Direktur Operasi, Nostra Tarigan menyampaikan bahwa pendayagunaan database ini dilakukan agar data maupun dokumen yang dimiliki oleh PPDPP dapat tersusun lebih baik. Nostra menambahkan, bahwa data termasuk diklasifikasikan dalam aset, sehingga jangan sampai data yang disimpan oleh PPDPP terpencar.

Pendayagunaan data melalui aplikasi PostgreSQL ini memudahkan operasional kerja di lingkungan PPDPP, sehingga data yang ada di PPDPP dapat lebih terintegritas dan dapat diakses dimanapun oleh pihak yang berkaitan.

Workshop Pendayagunaan database ini berkaitan erat dengan pengembangan sistem IT yang terus berkembang di PPDPP melalui Direktur Operasinal. Sehingga data yang diinput nantinya dapat menunjang program e-FLPP yang sejak awal Agustus 2016 telah dilaunching.

Direktur Operasional berharap ke depannya PPDPP dapat menjadi pionir dalam pengolahan data di Kementerian PUPR. “Cita-cita ke depannya, PPDPP memiliki banyak sertifikat ISO, terutama dalam pengolahan data. Sehingga PPDPP dapat menjadi organisasi yang profesional dan memiliki standar internasional,” ujarnya bersemangat.

Direktur Umum dan Hukum, Maharani menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu pada Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2016, sehingga sangat direkomendasikan untuk mengembangkan hal tersebut ke dalam pemeliharaan dan pendayagunaan database dalam peraturan direksi .