PPDPP Gandeng SIKI dan Ditjen Pajak

Sebagai badan yang mengelola dana pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PPDPP memastikan bahwa dana yang tersalurkan dengan tepat. Untuk itu, PPDPP terus berupaya menjaga hal ini dengan terus membina kerja sama dengan berbagai pihak.

Pada tanggal 7 Juli 2020, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Trisasongko Widianto telah menyurati Ketua Lembang Pengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJKN) untuk memberikan persetujuan akses data SIKI LPJKN untuk PPDPP melalui e-FLPP. “Permohonan kerja sama ini integrasi data Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dengan sistem e-FLPP PPDPP dan SIKI kami setujui dengan ketentuan untuk saling menjaga kerahasiaan, kebenaran data, informasi serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing,” ujar Trisasongko dalam surat resminya.

Dengan kerja sama ini, Direktur Utama PPDPP, Arief SAbaruddin  menegaskan bahwa PPDPP memfasilitasi pengembang FLPP membangun rumah sesuai peraturan yang ada. “PPDPP memastikan bahwa pengembang yang mengajukan diri telah tersertifikasi secara resmi dan telah memenuhi kompetensinya sehingga diharapkan rumah yang dibangun adalah rumah yang berkualitas,” ujarnya menegaskan.

“Rumah yang dijual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, harus layak huni. Kalau mau bicarakan soal peningkatan mutu, silakan setelah akad,” ujar Arief.  Arief ingin mengaskan bahwa rumah FLPP yang disediakan harus layak huni, tidak memerlukan peningkatan kualitas dan penambahan biaya di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Tercatat dalam database PPDPP per awal Juli sebanyak ribuan lokasi telah didaftarkan oleh pengembang pada SiKumbang, dan sebagian besar telah terintegerasi untuk lakukan pengajuan akad. Data tersebut dihimpun dari 6.031 pengembang di seluruh Indonesia yang berasal dari 20 asosiasi yang terdaftar dalam Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG).

Terkait dengan ketepatan sasaran, PPDPP juga sedang membangun kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal pemanfaatan identifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada database Big Data PPDPP.

Kerjasama yang dilakukan dalam pengembangan sistem tersebut terdiri dari beberapa bagian. Pada aplikasi SiKasep, kesesuaian data NPWP untuk calon debitur yang mendaftar melalui aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian NPWP. Bagi pengguna SiKasep yang belum memiliki NPWP, maka secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP.

Begitu juga aplikasi SiKumbang, kesesuaian data NPWP untuk pengembang yang memasukkan data perumahannya dalam aplikasi tersebut akan dicocokkan dengan kesesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pengembang yang belum memiliki NPWP, maka secara otomatis akan dihubungkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus NPWP.