PPDPP Jajaki Kerjasama dengan BPKH dan BPJS-TK

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP),  mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

“Saat ini PPDPP tidak hanya melaksanakan tugas mengelola dan menyalurkan dana FLPP saja tetapi sudah melakukan pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan,” ungkap Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menegaskan.

Mulai tahun 2020, PPDPP telah mengubah proses bisnis dengan menjadikan MBR sebagai subjek. Dengan adanya aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Pengembang) ini peta dan suplly dan demand perumahan sangat jelas, sehingga PPDPP berupaya untuk melakukan peningkatan sumber pembiayaan perumahan dari sumber yang lain. “Saat ini kami sedang menjajaki kerjsama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan BPJS -TK. Dengan upaya ini diharapkan pemerintah melalui PPDPP mampu menjawab tingginya permintaan akan rumah subsidi,” ujarnya Arief lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi  “Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Kerjasama PPDPP, Umi Hardinajati dengan Asisten Deputi Bidang Optimalisasi Aset BPJS -TK, Edy Subagyo pada minggu ke-5 Januari lalu, pihak BPJS-TK tertarik dengan kerjasama yang dimaksud. “Pihak BPJS-TK meminta dibuatkan skema dan hitungan yang lebih detil terkait imbal hasil yang didapat dari kerjasama ini,” ujar Umi menjelaskan.

Saat ini alokasi dana yang dikelola oleh BPJS -TK sebanyak lebih kurang dari Rp300 triliun. Sesuai dengan aturan yang ada, dana investasi yang boleh digunakan  untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling tinggi hanya 30% dari total dana jaminan sosial hari tua.

Sama dengan BPJS-TK, pihak BPKH juga menyambut baik niat dari PPDPP untuk bekerjasama. Kedua pihak sepakat untuk membuat skema dan hitungan terkait dengan risk and return yang didapatkan dari kerjsa sama ini.

“Dalam waktu dekat kami akan mengagendakan kembali pertemuan BPKH dan BPJS-TK dengan direksi PPDPP untuk membicarakan lebih lanjut, masalah ini,” ungkap Umi mengakhiri.