PPDPP Jajaki Kerjasama Untuk Keabsahan dan Keamanan Data

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan menjalani kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengecek keabsahan data calon debitur yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Demikian diungkapkan oleh Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan Senin (10/10) di ruang kerjanya di Raden Patah.

“Saat ini masih dalam proses. Jika kerja sama sudah terjalin maka sistem nantinya akan menguji NIK terlebih dahulu. Ke depannya data e-FLPP akan terintegrasi dengan data NIK yang dimiliki oleh Kemendagri. Jika tidak sesuai maka sistem akan menolaknya,” ujar Direktur Operasi, Nostra Tarigan.
PPDPP saat ini fokus untuk meningkatkan layanan terus mengembangkan sistem informasi manajamen. Mulai dari peluncuran e-FLPP yang merupakan proses pengujian secara onlie, website, sistem e-Monev, dashboard FLPP, dashboard internal, FLPP Checking, berita online perumahan, e-bulletin, sistem e-Database internal PPDPP, skema host to host dan Cloud File Server PPDPP.

Selain itu, PPDPP juga PPDPP terus menjajaki kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam menerapkan sertifikasi digital untuk sistem yang digunakan oleh bank pelaksana dalam sistem e-FLPP. Jika biasanya bank pelaksana hanya menggunakan username dan password, kemudian baru memasukan data, maka ke depan, demi keamanan data, selain username and password, bank pelaksana juga akan menggunakan token. “Data tersebut diekripsi sehingga orang lain tidak bisa membacanya,” jelas Nostra.

Tak hanya berhenti sampai di situ, ke depan PPDPP juga akan mejajaki kerja sama dengan PLN dan Ditjen Pajak demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meyakinkan bahwa dana yang dikelola oleh PPDPP tepat sasaran.