BSSN lakukan IT Security Assesment (ITSA) pada Core System PPDPP

Dalam rangka meningkatkan security system Infrastruktur digital yang dimiliki oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, sejak dibuka pada Senin, (24/8) PPDPP selama 5 hari telah melakukan IT Security Assessment (ITSA) dan implementasi digital signature bersama Badan Siber Sandi Negara (BSSN) di Hotel Seintul, Bogor. Selama satu minggu tersebut, BSSN telah melakukan uji ITSA terhadap tiga aplikasi yang dimiliki oleh PPDPP diantaranya SiKasep,  SiKumbang dan website portal PPDPP.

Selain itu PPDPP juga berhasil melakukan perjanjian kerja sama (PKS) teknis dengan BSrE (Badan Sertifikasi Elektronik) dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap seluruh peroses pertukaran data atau surat-menyurat baik terhadap internal PPDPP sendiri, ataupun Pengembang dan Masyarakat, hal ini disampaikan oleh Akhmad Toha, selaku Direktur Identifikasi kerentanan dan penilaian resiko pemerintah dalam sambutan yang ia sampaikan.

“BSSN melalui BSre mempercayakan teknologi a sign time untuk dikelola di PPDPP secara mandiri agar proses digital signature dapat diimplementasikan pada sistem layanan PPDPP lainnya.” Ujarnya.

Akhmad Toha juga menyampaikan Salah satu keuntungan yang diperoleh dari implementasi TTD digital ini, adalah seluruh pengguna baik internal PPDPP, Pengembang Bank, serta pihak lainnya dapat menandatangani dokumen secara digital dengan aman dan cepat, kapanpun dan di manapun juga. Proses-proses yang sebelumnya dilaksanakan dalam waktu yang lama, sekarang bisa dilaksanakan dalam hitungan beberapa menit saja.

Secara terpisah Kepala BSrE Rinaldy menyampaikan bahwa sebagai Mata Pena “The New Normal” Reformasi Birokrasi Indonesia, pemanfaatan TTE dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi berbagai layanan sistem elektronik. Pemanfaatan TTE tetap dapat menyediakan aspek fleksibilitas keamanan informasi selain memberikan keuntungan secara ekonomi.
“Layanan yang mudah diakses dengan ketersediaan data yang akurat merupakan kunci peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan”, ujarnya.

Rinaldy menjelaskan perbedaan TTE dengan tanda tangan hasil scan dimata hukum terkait dengan pengakuan keabsahannya. TTE sah diakui secara hukum sedangkan tanda tangan hasil scan tidak. BSrE memberikan jaminan kepercayaan tersebut, jika ada satu langkah saja yang tidak mematuhi prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik maka layanan Sertifikat Elektronik akan dicabut karena faktor keamanan informasinya tidak dapat terpenuhi.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada tim IT PPDPP yang telah bergerak lebih cepat dalam mengembangkan sistem digitalisasi bisnis PPDPP dan meningkatkan sistem keamanannya dengan menggandeng BSSN dalam upaya meminimalisir serangan siber.

“Saya mengapresiasi Tim IT PPDPP yang dirasa cukup cepat Dalam melakukan upaya hijrah digitalisasi, Harapannya dengan adanya layanan berbasis digital ini kedepannya PPDPP dapat meningkatkan pelayanannya agar lebih transparan, akuntabel, efisien dan lebih produktif.” Ujarnya.

Selanjutnya, menindaklanjuti rekomendasi hasil ITSA ini, kedepannya PPDPP dianggap perlu untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan identifikasi terhadap ancaman-ancaman serangan siber dengan menggandeng BSSN demi menjaga keamanan data yang dikelola oleh PPDPP.